Rencana Pembentukan Provinsi Khusus Barelang Kembali Mencuat
Oleh : Roni Ginting
Jum'at | 05-08-2016 | 09:49 WIB
djasarmen.jpg

Suansana dialog Pembentukan Provinsi Barelang (Batam, Rempang, Galang) di kantor DPD RI, Batam Center, Kamis (4/8/2016). (Foto: Roni Ginting)

BATAMTODAY.COM, Batam - Pembentukan Provinsi Barelang (Batam, Rempang, Galang) kembali mencuat saat acara dialog daerah di kantor DPD RI, Batam Center, Kamis (4/8/2016).

 

Djasarmen Purba, anggota DPD RI mengatakan, gagasan mendirikan Provinsi Khusus Barelang untuk mempermudah tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat.

"Selain itu juga dapat mengakhiri konflik kepentingan serta ego sektoral antara Pemko Batam dan BP Batam," kata Djasarmen.

Menurutnya, kemajuan Batam pada kenyataannya tidak membawa implikasi positif bagi perkembangan pembangunan kawasan Rempang, Galang dan pulau - pulau terluar lainnya. Potensi - potensi yang ada terutama di sektor maritim terkesan terabaikan.

"Banyak potensi sumber daya laut dan pesisir yang bisa dikembangkan. Jasa lingkungan laut dan pesisir bisa dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata dan transportasi laut," ungkap Djasarmen.

Selain itu, jumlah SDM dan sarana penunjang yang ditempatkan di wilayah hinterland juga tidak memadai sehingga banyak masyarakat di pulau tidak terjangkau pelayanan pemerintah secara maksimal.

Berdasarkan undang - undang otonomi daerah no 22 tahun 1999 Bab III pasal 5 ayat 1 disebutkan bawah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

"Menurut kami Provinsi Khusus Barelang sudah memenuhi syarat tersebut," kata Djasarmen.

Sementara itu, Alfan Suheri, pengusaha dan tokoh masyarakat di Kepri yang hadir sebagai narasumber dialog tersebut mengatakan bawah pembentukan Provinsi Khusus Barelang sebelumnya sudah dua kali digagas yakni pada tahun 2006 dan tahun 2011. Hal mendasar gagasan tersebut karena terjadinya kesenjangan antara wilayah daratan dan hynterland, dimana anggaran APBD untuk pulau terluar hanya 4 - 6 persen.

Ia mengaku sangat mendukung terbentuknya Provinsi Khusus Barelang. Namun harus mendapatkan dukungan secara politik dari tingkat daerah sampai pusat, dukungan masyarakat, dukungan finansial dan dukungan pers.

"Empat pilar tersebut kalau bersatu maka akan dapat kita laksanakan," ujar Alfan Suheri.

Sementara itu, Richard Nainggolan yang mewakili insan pers mengatakan jika tujuan pembentukan Provinsi tersebut memiliki tujuan yang baik, maka akan didukung.

"Kalau tujuan lebih mensejahterakan dan mendorong perekonomian akan mendukung," ujar Richard.

Ia menyarankan agar dilakukan kajian khusus dan pembentukan panitia agar bisa terlaksana dan apa yang dicita-citakan bisa terwujud.

Editor: Dardani