BATAMTODAY.COM, Batam - Djasarmen Purba, Anggota DPD RI Dapil Kepri, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) Maritim Zona Barat di Sekupang, Kota Batam. Kunjungannya terkait Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

"Kita ingin mengetahui sampai sejauh mana Bakamla ini mempunyai peranan dari sisi keamanan laut di Kepri. Karena DPD termasuk yang punya inisiatif untuk membuat Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang kelautan," kata Djasarmen Purba, Jumat (20/05/2016) sore.

Dalam UU No 32 tahun 2014 tersebut akan ada muncul Undang-undang baru tentang keamanan laut. Sehingga  Bakamla nantinya memiliki undang-undang tersendiri.

Meskipun demikian, Bakamla ini sangat berperan penting di perairan Kepri dan perairan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lautnya mencapai 90 persen.

"Banyak permasalahan yang terjadi di laut. Contoh ilegal fishing di perairan Natuna, kemudian air limbah pulau Bintan dan narkoba yang masuk tidak menentu. Sehingga Bakamla ini harus ditingkatkan dengan wancana munculnya Undang-undang tersendiri," tegasnya.

"Bakamla ini sangat kita butuhkan. Tapi harus ada pengangkatan dari Sumber Daya Manusia, baik dari sisi trasportasi seperti armada yang memadai," kata Djasarmen.  

Dia berharap, ke depan Bakamla bisa melakukan penyelidikan dalam kasus penangkapan yang dilakukan. Karena saat ini Bakamla hanya bersifat patroli, menangkap dan melimpahkan barang bukti.

"Kita upayakan, selain menangkap juga bisa penyidikan, agar Bakamla ini bisa lebih mandiri. Tahun ini Undang-undang tersebut akan dibahas di Pusat," tegasnya.

Selain itu, di Batam Bakamla harus memiliki pangkalan khusus. Karena perairan kepri ini sangat strategis dalam penyelundupan.

"Batam salah satu jalur terpadat di dunia, jadi harus ada pangkalan khusus untuk Bakamla. Sekarang memang sudah ada, tapi tidak menggigit," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat, Fredi Egam, menjelaskan saat ini perairan Kepri jadi pusat penyelundupan barang.

"Kejahatan, pambajakan kapal, tumpahan minyak. Tapi kalau di Kepri yang paling banyak kejahatan itu penyelundupan barang. Kita harus punya pangkalan di Batam, karena tahun 2017 kita memiliki kapal baru,  namun saat ini masih dibuat," pungkasnya.

Editor: Udin