Penyampaian Berita Persengketaan Harus Berimbang

Penyampaian Berita Persengketaan Harus Berimbang

Oleh : Ahmad Rohmadi

Rabu | 09-03-2016 | 09:38 WIB

Koordinator Komisi II BPKN, David M. L. Tobing saat menyerahkan cindera mata kepada Sekretaris PWI Kepri, Saibansah Dardani seusai diskusi perlindungan konsumen di Hotel Harris Batam. (Foto: Ahmad Rohmadi)

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebagai wartawan profesional, tentu sering dihadapkan dengan masalah persengketaan yang biasanya dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen yang merasa dirugikan.

Maka, dalam penulisan berita sengketa itu, harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik. Serta, harus mengedepankan fakta dan tidak boleh memihak kepada salah satu yang bersengketa.

"Jadi dalam penulisan berita wajib berimbang, baik konsumennya ataupun pelaku usahannya," kata Sekretaris PWI Kepri, Saibansah Dardani saat menjadi salah satu pembicara Forum Informasi Wartawan bertema, "Edukasi kepada Insan Media tentang Isu Strategis & Perspektif Pemberitaan dari Sisi Perlindungan Konsumen" di Hotel Harris Batam Center, Batam, Selasa (8/3/2016).

Baca Juga: BPKN Ajak Masyarakat Jadi Konsumen Cerdas

Menurutnya, hal tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap wartawan Indonesia, tidak memandang di bawah naungan organisasi wartawannya itu apa Apakah, PWI, IJTI atau juga AJI. Karena kerja wartawan itu sudah diatur dan dilindungi undang-undang.

PWI, sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia, terus mendorong semua anggotanya untuk bekerja secara profesional, beritaka berwawasan dan mentaati kode etik jurnalistik.

"Kalaupun ada yang belum mentaati kode etik, saya kira mungkin itu adalah wartawan muda yang baru diturunkan ke lapangan oleh perusahaannya dan belum paham benar tentang kode etik," kata pria yang juga Redaktur Senior BATAMTODAY.COM itu.

Sementara itu, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, David M.L Tobing berharap wartawan di daerah bisa menyebarluaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait BPKN.

"Saya juga berharap wartawan bisa mengajak masyarakat untuk lebih perduli dengan permasalahan konsumen yang sering dirugikan," katanya.

Karena sesuai dengan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) pasal 4 huruf h dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian. Apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaiman mestinya.

Sesuai dengan tugas BPKN yaitu menerima pengaduan tentan perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usahadan agar terpenuhinya harapan konsumen memperoleh produk jasa yang aman dengan kondisi yang sebaik-baikanya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Pangdam Brawijaya Sertijab Danrindam dan Asintel Kasdam

Menpan RB Tegaskan Seleksi CPNS Tak akan Ditunda Meski Ada Pilkada

Masyarakat Tiban Kampung Antusias Bersilaturahmi dengan Gubernur Ansar

PLN Batam Siap Penuhi Kebutuhan Energi Listrik untuk Industri

RUPS Tahunan 2024, XL Axiata Bagi Dividen Rp 635,5 Miliar

KPU Karimun Gelar Pleno Penetapan Anggota DPRD Terpilih, Ini Nama-namanya

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Listrik Diputus PLN, Warga Ruli Aniaya Guru dan Kepsek SD Yos Sudarso III Tanjunguncang

Bobol Usaha Laundry, Dua Pria Diamankan Unit Reskrim Polsek Bintan Timur

Tanpa Subsidi dari Pemerintah, Tarif Listrik PLN Batam Masih Dapat Dijangkau Masyarakat

Itwasda Polda Kepri Laksanakan Audit Kinerja Polresta Tanjungpinang

Masyarakat Kecamatan Siantan Mulai Kesulitan Dapat Air Bersih