Dua Bulan Tak Gajian, Pegawai Nilai Wali Kota Batam Tak Manusiawi
Oleh : Ahmad Rohmadi
Jum'at | 26-02-2016 | 12:45 WIB
ahmad_dahlan.jpg
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan enggan memberikan keterangan terkait honorer daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang belum terima gaji selama dua bulan.

Saat ditanya sejumlah wartawan, Dahlan menjelaskan akan memberikan keterangan terpisah terkait permasalahan honorer, termasuk jumlah dari hasil yang telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam.

"Nanti secara resmi akan saya sampaikan masalah honorer, jadi nanti Pemda menyampaikan secara resmi," kata Dahlan, Jumat (26/2/2016).

Karena itu, saat disinggung lagi siapa yang akan menandatangani SK para honorer tersebut apakah dirinya atau Wali Kota Batam terpilih, Dahlan pun juga tidak mau berkomentar.

Menanggapi hal itu, salah satu tenaga honorer di Pemko Batam merasa sangat  kecewa kepada Wali Kota Batam, pasalnya sampai hari ini belum ada kejelasan sama sekali kapan bisa dicairkan haknya tersebut.

"Wali Kota memang tidak manusiawi, hutang kami sudah menumpuk dua bulan tak gajian," kata pegawai yang tidak mau disebutkan namanya itu saat bercerita kepada BATAMTODAY.COM.

Karena itu, ia berharap agar Pemko Batam segera memberikan kejelasan akan nasib para pegawai honorer. Kalaupun tidak diperpanjang menurutnya seharusnya juga segera dijelaskan bukan digantung seperti sekarang.

"Tak masalah kok kalau tidak diperpanjang, tapi harus jelas disampaikan kepada kami. Jangan diulur-ulur," katanya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan Bagian Keuangan Pemko Batam, tak kunjung bisa memastikan kapan akan membayar gaji honorer yang belum dibayarkan selama dua bulan tersebut.


Kepala BKD Kota Batam, M Sahir mengatakan bahwa terkait masalah gaji pihaknya tidak tahu menahu karena menurutnya hal tersebut menjadi bagian keuangan Pemko Batam.

"Dan saat ini kita masih verikasi jumlah tenaga honorer tersebut karena belum selesai," kata Sahir, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Batam, Senin (22/2/2016).

Ia menjelaskan pada dasarnya data jumlah tenaga honorer pada dasarnya masih ada namun pihaknya perlu memverifikasi guna mengetahui apakah yang bersangkutan masih bekerja atu tinggal namanya.

Menanggapi, hal itu anggota Komisi I DPRD Batam, Nono Hadisiswanto mengaku sangat kecewa dengan penjelasan dari BKD yang dinilai saling lempar tanggungjawab.

Lantaran sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemko Batam, Malik menyampaikan bahwa anggaran tersebut ada dan bisa dikeluarkan jika ada pengajuan dari SKPD.

"Jadi mana yang benar, seolah kok saling lempar tanggung jawab," katanya.

Nono meminta agar permasalahan tersebut tidak dibawa dalam ranah politik karena masa transisi Wali Kota Batam dari Ahmad Dahlan ke Rudi. Selain itu, menurutnya hal tersebut menyangkut nasib orang banyak.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Jumlah Korban KM Samarinda yang Tenggelam di Perairan Matak Bertambah Jadi 57 Orang

28-07-2024 | 12:04 WIB

Pengesahan 49 Warga Baru PSHT Disejalankan dengan Pengukuhan 4 Ketua dan Pengurus PSHT Cabang di Kepri

28-07-2024 | 11:04 WIB

PLN Batam Terjun Langsung Lakukan Sosialisasi Tariff Adjutsment ke Masyarakat

28-07-2024 | 09:04 WIB