Tak Ada Kepastian, Warga Laporkan PT Mutiara Bintang Aries ke Polisi

Tak Ada Kepastian, Warga Laporkan PT Mutiara Bintang Aries ke Polisi

Oleh : Ahmad Rohmadi

Jum'at | 29-01-2016 | 13:34 WIB

Warga Perumahan Tembesi Raya, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pengembang PT Mutiara Bintang Aries. (Foto: Ahmad Rohmadi)

BATAMTODAY.COM, Batam - Warga Perumahan Tembesi Raya akan melaporkan pengembang PT Mutiara Bintang Aries ke Polresta Barelang dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tuduhan penipuan.

Koordinator warga, Toni Virgo mengatakan bahwa tidak ada itikad yang baik dari pihak pengembang untuk menjelaskan kepada warga. Pertemuan yang didalakukan juga tidak dihadiri oleh pihak perusahaan melainkan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum.

"Kami menuntut Jonaha Kristian Purba (pengembang) untuk menemui kami, tapi banyak alasan yang disampaikan kuasa hukumnya karena itu dia akan kami laporkan ke Polresta dan BPSK. Karena mereka sudah menipu," kata Toni Virgo yang kemudian membubarkan diri bersama warga lainnya, Jumat (29/1/2016).

Menanggapi hal itu, kuasa hukum PT Mutiara Bintang Aries, Sugar Sinaga, mempersilahkan para warga tersebut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena menurutnya itu hak semua warga negara Indonesi.

"Silahkan saja kalau mau melapor karena itu hak semua orang kalau memang merasa dirugikan," katanya.

Sugar menjelaskan bahwa titik permasalahannya sebenarnya di luar kemampuan kliennya karena menurutnya ada perubahan undang-undang yang berakibat ada biaya tambahan untuk pengurusan balik nama sertifikat.

Baca juga: Tak Kunjung Keluarkan Sertifikat, PT Mutiara Bintang Aries Didemo Warga

Menurutnya pertengahan 2015 sebenarnya sertifikat induk sudah keluar tapi ada perubahan regulasi, dimana sebelumnya dari sertifikat induk bisa langsung ke pembeli rumah dan sekarang hal itu tidak bisa lagi.

"Sekarang harus melalui nama pengembang dulu. Sehingga itu menimbulkan biaya ekstra tambahan di luar perjanjian yang ada," ujarnya.

Karena itu, menurutnya pihak pengembang membebankan kepada warga biaya tambahan tersebut sebesar Rp 5 juta per rumah untuk pengurusan biaya pecah sertifikat balik nama dari pengembang ke konsumen.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Ini Temuan dan Catatan Bawaslu Karimun Terkait Coklit

Operasi Patuh Seligi 2024, Polres Karimun Musnahkan 221 Knalpot Brong dan 31 TNKB Palsu

Peringatan HAN 2024, Bhayangkari Cabang Bintan Gelar Vaksinasi Polio

The Ascott Regional Batam Peringati Hari Mangrove Sedunia di Tanjunguma

HARRIS Hotel Batam Center Wujudkan Komitmen Lingkungan Lewat Program Daur Ulang Sampah Inovatif

Lautan Manusia Penuhi Kawasan Senayan-Semanggi, Telkom Sukses Gelar Digiland Run 2024

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Paripurna DPRD Kepri, Gubernur Ansar Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P 2024

Kunker di Batu Merah dan Sengkuang Batam, Gubernur Ansar Disambut Antusias Masyarakat

Andi Fadlan Lawfirm Teken MoU dengan Loka BNN Batam Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar