Tak Ada Kepastian, Warga Laporkan PT Mutiara Bintang Aries ke Polisi

Tak Ada Kepastian, Warga Laporkan PT Mutiara Bintang Aries ke Polisi

Oleh : Ahmad Rohmadi

Jum'at | 29-01-2016 | 13:34 WIB

Warga Perumahan Tembesi Raya, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pengembang PT Mutiara Bintang Aries. (Foto: Ahmad Rohmadi)

BATAMTODAY.COM, Batam - Warga Perumahan Tembesi Raya akan melaporkan pengembang PT Mutiara Bintang Aries ke Polresta Barelang dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tuduhan penipuan.

Koordinator warga, Toni Virgo mengatakan bahwa tidak ada itikad yang baik dari pihak pengembang untuk menjelaskan kepada warga. Pertemuan yang didalakukan juga tidak dihadiri oleh pihak perusahaan melainkan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum.

"Kami menuntut Jonaha Kristian Purba (pengembang) untuk menemui kami, tapi banyak alasan yang disampaikan kuasa hukumnya karena itu dia akan kami laporkan ke Polresta dan BPSK. Karena mereka sudah menipu," kata Toni Virgo yang kemudian membubarkan diri bersama warga lainnya, Jumat (29/1/2016).

Menanggapi hal itu, kuasa hukum PT Mutiara Bintang Aries, Sugar Sinaga, mempersilahkan para warga tersebut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena menurutnya itu hak semua warga negara Indonesi.

"Silahkan saja kalau mau melapor karena itu hak semua orang kalau memang merasa dirugikan," katanya.

Sugar menjelaskan bahwa titik permasalahannya sebenarnya di luar kemampuan kliennya karena menurutnya ada perubahan undang-undang yang berakibat ada biaya tambahan untuk pengurusan balik nama sertifikat.

Baca juga: Tak Kunjung Keluarkan Sertifikat, PT Mutiara Bintang Aries Didemo Warga

Menurutnya pertengahan 2015 sebenarnya sertifikat induk sudah keluar tapi ada perubahan regulasi, dimana sebelumnya dari sertifikat induk bisa langsung ke pembeli rumah dan sekarang hal itu tidak bisa lagi.

"Sekarang harus melalui nama pengembang dulu. Sehingga itu menimbulkan biaya ekstra tambahan di luar perjanjian yang ada," ujarnya.

Karena itu, menurutnya pihak pengembang membebankan kepada warga biaya tambahan tersebut sebesar Rp 5 juta per rumah untuk pengurusan biaya pecah sertifikat balik nama dari pengembang ke konsumen.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kementerian P2MI Gagalkan Pengiriman 8 CPMI ke UEA, Dua Calo Ditangkap

KPK Bakal Segera Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan 38 Tewas, Diduga Dirudal Rusia

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Tiba di Mamuju Langsung Sharing di Polda Sulbar

Elite Politik yang Protes PPN 12 Persen Kompor Mbleduk

Kakorlatas Polri Imbau Masyarakat Patuhi Rambu Lalu Lintas dan Hindari Jalur Favorit Wisata

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Natuna Siapkan Pos Pelayanan di Pelabuhan Binjai untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025

Damkar Kerahkan 5 Mobil Padamkan Api di KMP Mulia Nusantara, 47 Kendaraan Dievakuasi

Jaga Profesionalisme Anggota, Polda Kepri Perketat Pengawasan Senjata Api Dinas