Anggaran Dicicil, Bawaslu Kepri Khawatir Tak Bisa Kerja Maksimal
Oleh : Gokli
Kamis | 26-11-2015 | 14:00 WIB
rakor-stakeholder-pilkada.jpg
Pembukaan Rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pilkada Tahun 2015, di Nagoya Hill Hotel ditandai dengan pemukulan rebana. (Foto: Gokli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri khawatir tidak bisa kerja secara maksimal menjalankan tugas dan fungsinya pada Pemilikada 9 Desember 2015 ini dengan alasan anggaran yang dialokasikan belum diserahkan sepenuhnya alias dicicil.

Hal ini diungkap Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada, dalam Rapat Koordinasi Stakeholder Pengawasan Pilkada Tahun 2015, di Nagoya Hill Hotel. Dari total Rp 32,8 miliar anggaran yang dialokasikan Provinsi Kepri, kata Razaki, Bawaslu Kepri baru menerima Rp 6,1 miliar.

"Bawaslu seperti dikesampingkan, sementara anggaran KPU sudah cair," kata dia, Kamis (26/11/2015) siang.

Razaki juga berharap agar anggaran tersebut dapat dicairkan sesegera mungkin demi meningkatkan kinerja Bawaslu mewujudkan pemilu damai di Provinsi Kepri. Memang, sambungnya, Bawaslu Kepri memeliki banyak keterbatasan, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan lainnya.

"Bagaimana mungkin Bawaslu bisa kerja maksimal jika anggarannya belum cair. Padahal kita tahu di Kepri akan ada Pemilihan Gubernur dan lima Bupati serta satu Wali Kota," katanya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas, Syafri Syalis Salisman, mewakili Penjabat Gubernur Kepri menyampaikan, pencairan alokasi anggaran terkendala lantaran APBD Kepri mengalami defisit mencapai Rp 800 miliar. Namun, kata dia, anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Kepri akan dicairkan setelah Mendagri RI melakukan pengesahan.

"Menunggu pengesahan APBD dari Mendagri. Kalau sudah disahkan langsung dicairkan. Anggaran untuk Bawaslu, KPU dan pengamanan memang diprioritaskan," jelasnya.

Editor: Dodo