Pemerintah Luncurkan Portal Aksesi OECD, Langkah Menuju Keanggotaan Penuh

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus mempercepat upayanya untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sebagai bagian dari persiapan, Portal Aksesi OECD resmi diluncurkan untuk memfasilitasi koordinasi Tim Nasional OECD yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga. Platform ini diharapkan mempercepat proses aksesi yang ditargetkan memakan waktu tiga tahun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, menyatakan bahwa portal ini akan menjadi alat untuk memantau perkembangan setiap sektor. Tim tersebut terbagi dalam 26 komite dan bertugas menyusun initial memorandum --dokumen kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan standar OECD.

"Portal ini merupakan sistem digital untuk memantau proses aksesi Indonesia. Diplomasi penuh sangat diperlukan karena keanggotaan Indonesia harus diterima melalui konsensus," ujar Airlangga dalam acara peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (03/10/2024), demikian dikutip laman KemenPANRB.

Peluncuran portal ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan percepatan proses aksesi.

Airlangga juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang memulai proses aksesi OECD. "Kami ingin Indonesia memiliki standar setara dengan negara maju, sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian nasional," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa aksesi ini merupakan langkah reformasi struktural lintas kementerian dan lembaga. "Ini untuk memperbaiki kebijakan nasional sesuai dengan instrumen OECD, dan jika Indonesia berhasil menjadi anggota, itu akan menjadi hasil yang sangat baik," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa aksesi ini adalah momentum luar biasa bagi Indonesia. "Jika berhasil, Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju. Namun, proses ini membutuhkan komitmen penuh karena tidak mudah," tegas Anas.

Menteri Anas juga menjelaskan bahwa Kementerian PANRB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy yang akan membantu menyelaraskan birokrasi Indonesia dengan standar internasional, termasuk OECD.

"Aksesi ini mendorong kita untuk memenuhi indikator-indikator yang diperlukan agar sejalan dengan negara maju," pungkasnya.

Editor: Gokli

---