Rapat Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Anambas Diwarnai Ketegangan

BATAMTODAY.COM, Anambas - Rapat pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP) yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Anambas, Pasir Peti, Kecamatan Siantan, Kamis (3/10/2024), sempat diwarnai ketegangan.

Acara yang dihadiri oleh Bupati Anambas, Abdul Haris, dan perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Roy Widiartha, dijadwalkan membahas alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas (migas) di wilayah tersebut.

• BACA JUGA: Ini Hasil Mediasi Aliansi Anambas Menggugat dengan SKK Migas dan KKKS

Ketegangan bermula ketika salah satu peserta rapat, Eko Pratama, meminta perusahaan migas untuk membuka laporan aliran dana CSR sejak tahun 2017. Ia menuntut transparansi dalam penggunaan dana tersebut sebelum melanjutkan pembentukan forum.

"Buka laporan lama penyaluran dana CSR. Selama ini kami tidak tahu ke mana dana itu dialirkan. Kalau mau lanjut, buka dulu laporan lamanya," tegas Eko Pratama.

Pernyataan tersebut memicu respons emosional dari Camat Palmatak, Wan Rumadi, yang memanaskan suasana rapat. Situasi semakin tegang hingga Bupati Abdul Haris turun tangan meminta semua pihak untuk menenangkan diri.

• BACA JUGA: Rencana Demo ALAM, SKK Migas dan KKKS Koordinasi dengan Pemkab serta FKPD Anambas

Setelah ketenangan berhasil dipulihkan, Bupati Abdul Haris menginstruksikan pihak perusahaan migas untuk segera membuka laporan penyaluran dana CSR secara transparan. Ia juga menyarankan agar perusahaan mempublikasikan laporan pengeluaran dana CSR melalui baliho, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa desa di Anambas.

"Dana CSR pasti diaudit. Seharusnya dijelaskan dengan terbuka. Saya minta dibuat baliho yang memuat catatan pengeluaran dana, agar semua transparan. Perusahaan migas tidak perlu khawatir, desa-desa juga sudah melakukan hal serupa," kata Abdul Haris.

Community Investment Manager Harbour Energy, Andri Kristianto, mendukung saran Bupati Haris. Ia menyetujui untuk mempublikasikan laporan dana CSR melalui baliho, namun ia juga mengusulkan agar FTJSLP melibatkan semua perusahaan yang beroperasi di Anambas, bukan hanya perusahaan migas, melainkan juga perusahaan dari sektor lain, seperti perbankan.

• BACA JUGA: Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Pria Paruh Baya di Anambas Ditangkap Polisi

"Kami setuju dengan usulan Bupati. Tapi untuk forum ini, semua perusahaan di Anambas harus dilibatkan, bukan hanya migas. Perusahaan dari sektor lain juga perlu berpartisipasi agar kontribusi CSR lebih maksimal untuk kemajuan Anambas," ujar Andri.

Andri menambahkan bahwa sejak awal, perusahaan migas yang beroperasi di Anambas selalu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ia menyebut bahwa permasalahan ini hanya disebabkan oleh miskomunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dan berjanji akan memperbaiki komunikasi di masa depan.

Sebagai langkah lanjutan, Andri meminta Bagian Pemerintahan untuk mendata semua perusahaan yang beroperasi di Anambas agar dapat diikutsertakan dalam forum FTJSLP, sehingga penyerapan dana CSR lebih efektif dan terbuka. "Saya minta semua perusahaan didata dan disortir untuk masuk dalam forum ini. Dengan begitu, penyaluran dana CSR bisa lebih efektif dan transparan," tegas Bupati Haris.

Editor: Gokli

---