Jutaan Serangan Siber per Hari, Tata Kelola Keamanan Siber Nasional Perlu Diperkuat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Setiap hari terdapat 2.200 serangan siber yang terjadi secara global. Pada tahun 2024, kerugian akibat serangan siber mencapai USD 9,5 triliun dan pada tahun 2025 akan akan meningkat menjadi USD 10,5 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan sepanjang tahun 2023, di Indonesia terdapat lebih dari 1 miliar serangan siber dengan jumlah kerugian cukup signifikan.

"Dengan terus makin intensifnya penggunaan teknologi digital, kita juga dihadapkan dengan tantangan implementasi keamanan siber," jelasnya dalam Peresmian Indosat-Mastercard Cybersecurity Centers of Excellence di Jakarta Pusat, Kamis (18/04/2024), demikian dikutip laman Kominfo.

Oleh karena itu, Menteri Budi mendorong kolabrasi dalam mengembangkan tata kelola keamanan siber, khususnya di sektor industri. "Kebutuhan keamanan siber yang tidak dapat ditawar lagi. Ruang siber yang aman membutuhkan kontribusi aktif berbagai pihak," tandasnya.

Sebagai salah satu regulator ruang digital, Kementerian Kominfo terus mendukung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melaksanakan tata kelola keamanan siber di Indonesia.

Menurut Menkominfo, pihaknya akan memastikan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik dan privat melakukan pendaftaran sesuai syarat yang berlaku termasuk memenuhi komitmen menjaga keamanan siber sistem elektronik.

"Kami juga melakukan penyidikan tindak pidana yang melanggar ketentuan UU ITE seperti akses sistem elektronik tanpa hak, pengiriman informasi elektronik secara tidak sah serta bentuk tindak pidana lain dalam UU ITE," tuturnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan pemutusan akses, take down konten, terhadap konten yang dilarang peraturan perundang-undangan. "Termasuk konten yang mengancam keamanan siber sesuai permintaan BSSN," ujar Menteri Budi Arie.

Menurut Menkominfo, keberadaan tata kelola keamanan siber akan dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat. Bahkan, tata kelola juga diperlukan untuk mengidentifikasi risiko ancaman siber.

"Perkembangan bentuk ancaman keamanan siber seiring kemunculan teknologi baru dan rendahnya pemahaman pengguna mengenai urgensi keamanan siber. Sehingga Pemerintah bersama stakeholder dapat menerapkan strategi mitigasi ancaman siber yang dapat khalayak publik ataupun ancaman keamanan nasional," jelasnya.

Dalam acara itu hadir President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikra Sinha, CEO of Mastercard Michael Miebach dan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Gusti Ayu Putri Saptawati Soekidjo.

Editor: Gokli

---