Panglima TNI Minta Jangan Sampai Ada Prajurit yang Terlibat Konflik Rempang

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan pihaknya mengantisipasi kemungkinan adanya prajurit yang terlibat dalam sengketa tanah di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan menerjunkan tim Polisi Militer.

"Jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat, mungkin apa namanya provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan," kata Laksamana Yudo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Yudo menuturkan, dia menerima laporan jika Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Muda Agung Handoko telah mengirimkan tim gabungan untuk Satuan Tugas POM TNI ke Pulau Rempang.

Sementara itu, terkait situasi keamanan di Pulau Rempang, Panglima TNI menyampaikan posisi prajurit TNI tetap hanya membantu tugas polisi.

• BACA JUGA: Tidak Sesuai Tupoksi, Anggota Komisi I DPR dari PKS Soroti Keterlibatan TNI dalam Konflik Rempang-Galang

"Sudah dari awal kami sampaikan kepada Pangdam maupun Pangarmada, Danlantamal, Danrem di sana, TNI yang di sana (Pulau Rempang) sifatnya perbantuan kepada Polri," kata Yudo.

Masyarakat di Pulau Rempang bentrok dengan polisi pada Kamis, 7 September 2023 karena menolak pengukuran lahan yang dilakukan Badan Pengusahaan Batam untuk pembangunan Rempang Eco-City.

Pada akhir Agustus lalu, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco-City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, pariwisata, hingga perumahan di bawah pengembang PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak perusahaan PT Artha Graha milik pengusaha Tommy Winata.

Warga menolak relokasi yang akan dilakukan pascapengosongan kawasan itu. Warga adat sekitar menyebut mereka telah ada di sana sejak 1934. Warga Pulau Rempang tak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi tempat relokasi.

Editor: Surya

---