Sampaikan Arahan Presiden Jokowi

Sesmenko Perekonomian Sebut 4 Kawasan FTZ di Kepri akan Dintegrasikan

BATAMTODAY.COM, Batam - Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian, Susiwijono, menyampaikan rencana pemerintah pusat yang akan menginterasikan 4 kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Kepri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020.

Di hadapan ratusan pegawai serta para pejabat BP Batam, Senin (13/1/2020), Susiwijono menyampaikan, keempat kawasan yang akan diinterasikan, yakni Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Saat ini, katanya, Kemenko Perekonomian tengah menyiapkan regulasi dengan target selesai tiga bulan mendatang.

"Dalam regulasi ini, langkah awal adalah penyatuan kelembagaannya dulu, supaya Gubernur, DPRD Provinsi, dan BP-nya memiliki payung hukum. Dan di pusat seluruhnya berkoordinasi dengan kami," tuturnya.

• Baca juga: Sesmenko Perekonomian Beri Pengarahan pada 278 Pejabat BP Batam

Dikatakan Susiwijono, pengelolaan kawasan FTZ di empat kota tersebut selama ini memiliki perbedaan. Rencana pengintegrasian ini, sebelumnya juga sempat diajukan oleh beberapa kawasan dan juga Plt Gubernur Kepri Isdianto dalam Musrenbangnas 2020-2045.

Konsep Intregasi kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang ditargetkan selesai dalam 3 bulan pertama pada awal 2020. Saat ini konsep tersebut akan dibahas secara matang.

"Kuartal satu ini target sudah selesai konsepnya. Pertama mungkin kami akan integrasikan dulu dewan kawasannya, ini sedang kami usahakan. Itu kan ada 4 Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB), sehingga ada 4 Dewan Kawasan, 4 BP," lanjutnya.

Selama ini pengelolaan Dewan Kawasan di keempat daerah berbeda-beda. Batam, dikelola dan diawasi langsung kebijakannya oleh pusat yaitu kementerian dan presiden, sedangkan 3 kawasan lainnya oleh provinsi.

"Kan beda sekali levelnya, sehingga untuk policy kan sulit kalau harus ngundang menteri-menteri pusat untuk memutuskan masalah perpajakan, perdagangan, industri kan level kebijakannya beda," ucapnya.

• Baca juga: Haripinto akan Perjuangkan Pemberlakuan FTZ Menyeluruh di Kepri

Konsep ini bertujuan jelas agar ekonomi di kawasan lebih maksimal dan efisien, tidak hanya di Batam saja.

"Terus terang kan kayak BP Bintan dan Karimun, Keppres-nya juga tidak diperpanjang di 2018 sehingga kasian kesulitan pengelolaannnya. Presiden minta dibikinkan konsep integrasinya supaya anatar-kawasan juga efisien. Kalau nanti sampe menyatukan Dewan Kawasan, BP-nya harus jadi satu, fisiknya mungkin harus kita desain agar antar-kawasan tidak perlu dokumen administrasi, namun untuk sampai situ pasti perlu proses," tuturnya.

Susiwijono berharap dengan terintegrasi kawasan FTZ di Kepri mampu mengurangi keluhan rumitnya administrasi dan mahalnya pajak dan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha.

"Saat ini administrasinya lebih rumit dan costnya lebih tinggi. Pengusahanya bilang, masak lebih mudah saya mendatangi dan ngirim barang ke Singapura dari pada dari Bintan ke kawasan FTZ lain. Ini contoh sederhana saja," sesalnya.

Editor: Yudha

---