Fahri Berharap Ada Keterbukaan Komunikasi dari Pemerintah China ke Negara Asia Tenggara

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mendorong adanya keterbukaan komunikasi dari Pemerintah China kepada negara-negara di wilayah Asia Tenggara, khususnya dengan Negara Indonesia terkait berbagai hal yang menjadi isu-isu penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Ini merupakan bagian dari upaya untuk banyak bertemu dan berbicara, supaya kalau ada salah paham bisa diluruskan dan diklarifikasi. Itu sebabnya pertemuan ini kita hargai," kata Fahri kepada wartawan usai menerima Abudurekefu Tumuniyazi, Vice President of China Islamic Association dan President of Xinjiang Islamic Institute didampingi Hu Zhengyue dan Dubes Tiongkok untuk Indonesia di Gedung DPR RI, Senin (17/6/2019).

Melanjutkan pernyataannya, Fahri juga menerangkan kalau mereka yang minta dan mereka yang datang, maka dari itu selaku pimpinan DPR RI dirinya hormati sebagai tamu tentunya.

"Saya juga sempat ceritakan tentang basis-basis dari hubungan akrab antara kita (Indonesia) dengan China. Itulah sebabnya DPR mendukung segala bentuk komunikasi dengan berbagai pihak, sambungnya," ujarnya.

Fahri berharap dengan adanya pertemuan tersebut nantinya dapat membawa informasi dan saling pemahaman yang baik diantara kedua negara.

"Saya memang mengingatkan bahwa China itu kita kenal melalui teks-teks lama yang kesannya positif, seperti tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Juga sejarah tentang Laksamana Cheng Ho di Indonesia," kata inisiatoe Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

"Semua itu, adalah kisah positif. Kita harus beritahu ke mereka supaya mengembangkan diplomasi dengan platform seperti itu, agar lebih positif dan bisa menjelaskan apa yang dianggap oleh dunia lain sebagai suatu persoalan," tambahnya lagi.

Fahri mengatakan, dirinya mengkritik kalau hubungan antara Indonesia dengan negara-negara seperti China menyempit hanya sebatas persoalan ekonomi saja. Padahal seharusnya hal itu bisa ditingkatkan sebagai diplomasi budaya, diplomasi untuk perdamaian, serta diplomasi yang lebih luas cakupannya dan lebih luhur nilainya.

"Jangan dipersempit. Lelah kita kalau bicara soal ekonomi terus-menerus. Padahal ada isu-isu lain yang cukup memprihatinkan untuk kita beri perhatian, soal manusia, kebudayaan, kebebasan dan lain sebagainya. Kita di DPR menjelaskan hal-hal yang mungkin dari Eksekutif tidak pernah mereka dengar. Oleh karenanya kita mendorong supaya ada keterbukaan komunikasi agar tidak terjadi salah paham," pungkas anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Editor: Yudha

---