Keluhkan Zonasi PPDB, Puluhan Orangtua Calon Siswa di Batam Ngadu ke Dewan
Oleh : Irwan Hirzal
Rabu | 11-07-2018 | 13:52 WIB
orangtua-dewan1.jpg
Puluhan orangtua calon siswa ngadu ke dewan. (Foto: Irwan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Meski rumahnya berada tepat di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 11 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji, tidak membuat siswa mudah untuk masuk sekolah.

Hal ini dialami oleh Wan Suryani dan belasan wali murid lainya yang ditolak masuk dalam pendaftaran siswa didik baru (PPDB), melalui sistim zonasi. Mereka mengadukan nasib anaknya ke anggota DPRD Batam.

"Saya yang rumahnya berdepanan SMP 11 tidak diterima sekolah di situ. Karena sistim zonasi, kami orang tua tidak bisa mendaftarkan anak ke sekolah lain, di luar domisili," ujar Wan Suryani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Batam Rabu (11/7/2018) siang.

Sementara di Kelurahan Buliang hanya tersedia 2 unit sekolah, yaitu SMPN 11 dan 53. Namun kedua sekolah tersebut hanya bisa menampung 499 anak didik baru, sebanyak 324 siswa di SMP 11 dan 175 kouta di SMP 53.

Sementara anak yang melanjutkan sekolah dari SD ke SMP dikelurahan tersebut mencapai 800 orang. "Kelurahan Buliang ada 800 orang yang mau mendaftar. Terus anak kami yang tidak diterima mau dikemanakan pak? Dengan adanya zonasi ditolak saat mendaftar di sekolah lain," ujarnya.

Menurutnya di Batuaji sangat minim sekolah, khususnya untuk jenjang SMP. Suryani meminta kepada pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi anak wajib belajar 12 tahun.

"Kami ingian semua anak bisa bersekolah dan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah harus menyediakan dan harus bertanggung jawab," katanya.

Menanggapi, anggota Komisi IV, Safari Ramadhan mengatakan akan menyampaikan keluhan orang tua ke Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Pendidikan (Diadik).

Menurutnya dengan sistim zonasi, 70 persen dari kouta yang disediakan sekolah untuk siswa berprestasi, bina lingkungan dan siswa miskin.

"Kalau tidak masuk di bina lingkungan, itu wajib dipertanyakan RT/RW. Zonasi itu sudah ditentukan, 70 dari kouta untuk siswa berprestasi, miskin dan bina lingkungan. Masalah PPDB ini tugas pemerintah. Kami akan sampaikan nanti ketika RDP dengan Disdik," pungkasnya.

Editor: Yudha