Tak Semua Kebijakan Pemerintah Pusat Dukung Daerah Terdepan

BATAMTODAY.COM, Anambas - Unsur penyelenggara Pemilu Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluhkan kebijakan pusat yang lebih dominan mengutamakan wilayah yang memiliki daratan luas.

"Untuk daerah kepulauan seperti ini, kami tidak membutuhkan transportasi roda empat, tetapi kami butuh transportasi laut. Kami harap ini bisa diubah, melihat kondisi dan letak geografis daerah ini. Daerah ini tak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki wilayah daratannya luas," ujar Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Anambas, Liber Simare-mare, Selasa (10/10/2017) saat sosialisasi UU no 7 tahun 2017 di Aula Terempak Beach.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Siti Sarwindah tersebut, Liber merincikan, untuk menjangkau setiap kecamatan, Panwas?lu selalu mengalami kendala pada bagian transportasi. Selain itu kondisi cuaca yang tidak terprediksi juga kerap membatalkan agenda kerja Panwas.

"Untuk menjangkau wilayah kerja di kecamatan-kecamatan, banyak kendala yang kami temui, mulai dari sisi anggaran, transportasi hingga cuaca yang tidak bersahabat. Untuk itu kami meminta ada peraturan khusus untuk daerah kepulauan," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Siti Sarwindah, akan membungkus keluhan dan aspirasi masyarakat kepulauan kepada Pemerintah Pusat. Dia juga mengakui, banyak kebijakan Pemerintah Pusat ?yang tak mendukung daerah kepulauan.

"Melihat kondisi daerah seperti ini, memang banyak kebijakan pusat tidak menguntungkan bagi daerah kepulauan seperti Anambas ini. Keluhan seperti ini akan kami suarakan di Jakarta," terangnya.

Siti menambahkan, kebijakan pengurangan komisioner pada KPU dan Panwas sudah tidak mendukung bagi daerah kepulauan. "Tentu akan kekurangan. Mungkin komisioner yang ada tidak cukup untuk daerah seperti ini. Banyak peraturan yang bertolak belakang dengan kondisi daerah, daerah terdepan harus mendapat perlakuan yang spesial," jelasnya.

Namun dia berharap, KPU, Panwaslu dan masyarakat mengawasi ketika Pemilu sedang berlangsung. "Semua kita punya hak untuk mengawasi Pemilu agar berjalan dengan lancar. Sehingga tercipta demokrasi yang damai," tegasnya.

Editor: Udin

---