Kedaulatan Telekomunikasi di Pulau Terkuar

Kemenkopolhukam Minta Penyedia Jasa Telekomunikasi tidak Hanya Melihat Sisi Bisnis

BATAMTODAY.COM, Anambas - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Sigit Priyono, bersama tim turun ke Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengumpulkan data dan permasalahan-permasalahan krisis kedaulatan telekomunikasi di kabupaten terluar itu.

"Kedatangan kami ke sini atas perintah Pak Presiden dan Pak Wiranto, untuk menindaklanjuti krisis kedaulatan telekomunikasi di Anambas. Tak dapat dipungkiri, seiring berkembangnya tekhnologi, telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar setiap orang," ujar Sigit Priyono yang didampingi Ferdinand Mahulette, Kabid Informatika Kemenkopolhukam, saat melakukan rapat audensi dengan Pemkab Anambas yang dipimpin Wakil Bupati Wan Zuhendra, Selasa (11/7/2017).

Wakil Bupati Wan Zuhendra mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan telekomunikasi di Anambas. Di mana saat ini kesenjangan akses telekomunikasi sangat jauh dari harapan masyarakat. Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sambungnya, kewenangan untuk menangani keterbatasan tersebut tidak ada bagi daerah.

"Kami sudah berupaya melakukan silaturahmi dengan penyedia jasa telekomunikasi. Bahkan kami sudah memberikan 13 data yang masih blank spot untuk segera dilakukan pembangunan tower, dan kami juga sudah melakukan penawaran untuk memfasilitasi pembangunan tower itu kepada penyedia jasa. Tetapi hingga saat ini belum ada kelihatan wujudnya," paparnya.

Padahal sebelumnya, lanjut Wan, penyedia jasa telekomunikasi (Telkomsel) menyatakan bersedia melakukan pembangunan, dan mereka berjanji membangun tower. Tetapi belum ada realisasi.

Wan meminta, Asdep menjembatani keluhan tersebut ke Kemenkominfo, hingga ke penyedia jasa telekomunikasi. Menurutnya, yang prioritas adalah 3 pulau besar. "Datanya sudah ada, dan sudah kami berikan kepada penyedia jasa telekomunikasi. Kami mohon lah bantuan dari Pak Asdep agar menjembatani kebutuhan ini di Lintas Kementerian. Sehingga realisasi pembangunan tower/akses telekomunikasi dapat dipercepat. Jangan hanya janji-janji saja," tegasnya.

"Kalau bicara profit bisnis, maka sampai kapan pun Anambas ini tidak akan dapat merasakan akses telekomunikasi yang lancar," tambahnya.

Dia juga menyampaikan, saat ini Pemkab Anambas sedang konsen memajukan sektor pariwisata dan perikanan. "Untuk pariwisata, akses telekomunikasi ini sangat dibutuhkan. Karena kehadiran wisatawan ke Anambas merupakan promosi. Tanpa akses telekomunikasi, maka pariwisata Anambas bisa terhambat," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sigit bersedia menjembatani keluhan tersebut kepada Kemenkominfo hingga pihak penyedia jasa telekomunikasi. "Langkah awal yang kami lakukan yakni menyurati Kemenkominfo dan penyedia jasa telekomunikasi. Kemudian, melakukan rapat koordinasi dengan Kemenkominfo dan seluruh penyedia jasa telekomunikasi," jelasnya.

Sigit menjelaskan, pihaknya akan menekankan penyedia jasa tidak melihat segi bisnis untuk memaksimalkan akses telekomunikasi di Anambas.

"Jangan menghitung untung dan rugi. Kalau melihat itu, tentu untuk kawasan Natuna dan Anambas mengalami kerugian. Tetapi yang di Jawa, Sumatera dan Kalimantan berlimpah. Untuk itu kami tekankan mereka (penyedia jasa telekomunikasi) memberikan keadilan. Ini juga untuk menjaga kedaulatan NKRI," tegasnya.

Editor: Udin

---