Naik 100 Persen

Kenaikan Anggaran Pengadaan Obat di Dinkes Anambas Tahun 2022 Dipertanyakan

BATAMTODAY.COM, Anambas - Salah satu Tokoh Pejuang Pembentukan Kabupaten Anambas, Fadhil Hasan, mempertanyakan pembengkakan anggaran pengadaan obat spesialistik dan pengadaan obat kebutuhan dasar tahun 2022 di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kepulauan Anambas.

"Pada tahun 2021, pengadaan obat spesialistik mencapai Rp 3 miliar dan obat kebutuhan dasar Rp 890 juta. Dan mengejutkan, di tahun 2022 ini anggaran obat tersebut naik 100 persen, di mana obat spesialistik mencapai Rp 6 miliar dan obat kebutuhan dasar mencapai Rp 2 miliar," kata Fadhil Hasan, Rabu (15/6/2022).

Fadhil merasa kebijakan tersebut terkesan pemborosan. Pasalnya, setiap tahun Dinkes Anambas mempunyai program pengadaan obat. "Obat sebanyak itu apa habis setiap tahun? Kita tahu, kalau obat itu menumpuk di gudang farmasi. Padahal sesuai Permenkes, pengadaan obat itu minimal masa expirednya 2 tahun. Tetapi yang sampai di sini bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, seolah-olah anggaran rutin pengadaan obat, dimanfaatkan para oknum," ucap Fadhil.

"Soalnya yang saya lihat dari LPSE itu, pemenang tender pengadaan obat ini hanya ada 2 perusahaan, dan kedua perusahaan itu bergantian setiap tahun. Dan lokasinya juga sama-sama di Batam," sambung Fadhil.

Fadhil menegaskan, sebaiknya Dinkes Anambas terlebih dahulu mempersiapkan fasilitas layanan kesehatan. Sehingga masyarakat tidak direpotkan dengan rujuk keluar daerah, yang membutuhkan biaya.

"Kita tahu kalau rujuk itu membutuhkan biaya besar, belum tentu semua masyarakat mampu. Maka dari itu, sebaiknya fasilitas dan tenaga medis yang diutamakan. Yang terjadi saat ini, tenaga medis tidak lengkap, tetapi obat pendukungnya ada. Emang bisa sembarangan memberikan obat tersebut kepada pasien tanpa ada anjuran dari dokter yang bersangkutan," kesal dia.

Dikonfirmasi tentang apa penyebab utama kenaikan anggaran pengadaan obat di Dinkes PPKB Anambas, Yessy Ariesandy yang menjabat sebagai PPKOM pengadaan obat tersebut, belum bersedia memberikan penjelasan.

Editor: Gokli

---