DPP PPP Kubu Djan Faridz Ajak Kader Rapatkan Barisan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) kubu Djan Faridz, Sudarto, menegaskan bahwa PPP hasil muktamar VIII Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah, merupakan kepegurusan PPP yang sah.

Keabsahan tersebut dikuatkan dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung RI No 601 yang pada intinya menyatakan, kepengurusan PPP yang sah adalah kepengurusan dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah. Bahkan selain putusan kasasi MA 601, PPP kubu Djan Faridz telah memenangkan enam kali sengketa di pengadilan.

Ia menjelaskan, kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai berdasarkan undang-undang partai politik.

"Dan melalui Mahkamah Partai pada 2014 lalu, sudah menyarankan Muktamar di Jakarta dengan kepengurusan Djan Faridz merupakan yang sah," katanya usai pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW PPP Kepri di Hotel CK, Sabtu (9/9/2017).

Dengan demikian, berpedoman dari hal tersebut, Sudarto mengajak para kader DPW PPP untuk merapatkan barisan kembali kepada rumah besar PPP dengan kepemimpinan yang sah. Terlebih, para kader yang memegang jabatan sebagai Anggota DPRD Kepri.

Jika tidak, maka bersiap untuk diberikan sanksi sesuai dengan AD/ART PPP. Sanksi tersebut dimungkinkan berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Anggota DPRD yang tidak kembali kepada kepengurusan PPP yang sah.

"Kami masih mengajak kembali ke rumah besar (PPP kubu Djan Faridz). Namun, jika kader partai tidak taat kepada pimpinan akan diberikan sanksi," tegas Sudarto.

Sebelumnya, Andi Anhar Khalid terpilih menjadi ketua definitif memimpin Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kepulauan Riau. Terpilihnya Andi Anhar sebagai ketua merupaksan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang.

Editor: Udin

---