Yang Belum Diharapkan Segera

Lis Apresiasi Kantor yang Miliki Ruang Laktasi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memberikan apresiasi kepada OPD, perbankan, dan BUMD karena telah menyediakan ruang laktasi dan memberikan waktu kepada ibu menyusui atau memerah ASI di tempat kerja. Yang belum melakukan hal tersebut, Lis mengimbau agar segera dilakukan.

"Mudah-mudahan kantor-kantor lain khususnya pelayanan publik dapat menyediakan ruang laktasi yang memenuhi standar. Dan kantor-kantor yang belum memiliki ruang Laktasi, kita harapkan ruangan itu segera terwujud agar Ibu yang bekerja, bisa menyediakan ASI kepada anaknya," kata Lis saat memberikan sambutan dalam kegiatan Workshop tentang ASI yang ditaja oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Tanjungpinang, Di Hotel Aston, Selasa (29/8/2017).

Kepala DKP2KB Tanjungpinang, Rustam, mengatakan bahwa pemberian ASI kepada bayi di pojok ASI atau ruang Laktasi sangat penting. Saat ini pemberian ASI pada bayi dan balita di Indonesia masih rendah.

Beberapa penyebab rendahnya cakupan ASI eksklusif di ataranya, sarana dan prasarana pojok ASI atau ruang menyusui belum memadai, masih beredar secara luas susu formula bayi dipasaran maupun fasilitas kesehatan dan masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa ASI sebagai suatu keharusan bagi kelangsungan hidup bayi.
 
Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri, lanjutnya telah memberi dukungan agar terwujudnya ruangan menyusui, salah satunya melalui surat edaran nomor 346 tahun 2017 tentang fasilitas khusus menyusui di tempat kerja dan sarana umum.

Untuk ruang menyusui yang tersedia di Pemerintah Kota Tanjungpinang seperti di Dinas Kesehatan, RSUP, RSUD, Puskesmas, dan Kantor Pepustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang. Sementara di perusahaan PT. Teh Prendjak, PT Teh Bunga, dan PT Swakarya Indah Busana. Selanjutnya fasilitas umum yang menyediakan ruang menyusui di Bandara RHF, Pelabuhan Angkasa Pura dan Ramayana Mall.
 
"Untuk mendukung tercapainya target ASI eksklusif, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melaksanakan beberapa upaya di antaranya mengupayakan setiap bayi yang lahir dengan IMD, kunjungan lanjutan oleh konselor ASI dan ibu yang mengalami kesulitan dalam memberikan ASI ekslusif, sudah terbentuknya KP-ASI, pelatihan motivator ASI. Bahkan saat ini tenaga konselor berjumlah 39 orang terdiri dari bidan dan gizi,” ujarnya.

Editor: Udin

---