Proyek Pembangunan tidak Merata, Ini Tanggapan Dinas PU Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tidak meratanya pengalokasian anggaran pembangunan yang berasal dari APBD Kepri menuai protes masyarakat. Bahkan data yang dihimpun LSM Keri Corruption Watch (KCW), sekitar 50 persen pembangunan dilakukan di Kabupaten Karimun.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PU-PRP) Provinsi Kepri, Abu Bakar mengatakan bahwa organisasi pemerintahan daerah (OPD) yang dipimpinnya tahun ini banyak mengalokasikan kegiatan dan proyek di Kabupaten Karimun.

Namun di OPD lain banyak juga proyek yang dialokasikan Pemerintah Provinsi untuk 6 kabupaten/kota lain di Kepri.

"Perencanaan APBD murni, finalnya Bapeda. PU hanya mengajukan aja, yang merealisasikan kegiatan adalah Bapeda atau tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)," ujarnya kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (27/7/2017).

Mengenai Pelaksanaan, Abu Bakar juga mengatakan, dari 242 kegiatan proyek dengan total anggaran Rp 192,706 miliar kegiatan Dinas PU-PRP di DIPA-APBD 2017, hingga saat ini, 90 persen telah dilaksanakan. Khususnya beberapa proyek kegiatan infrastruktur yang alokasinya besar.

• Baca: Sempat Ricuh, Ini Tuntutan Pendemo Terhadap Gubernur Kepri

"Untuk Proyek yang alokasinya besar dan dilakukan pengadaan lelang seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta penataan kawasan di Tanjungpinang, Karimun, Batam, Natuna dan Anambas segera dikerjakan," sebutnya.

Demikian juga Proyek kegiatan dengan sistim penunjukan langsung (PL), hingga saat ini sudah banyak yang dikerjakan kontraktor yang ditunjuk.

Editor: Yudha

---