BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Aksi demonstrasi yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Masyarakat Kepri sempat tegang. Para demonstan memaksa masuk untuk bertemu langsung dengan gubenur. Namun, upaya tersebut dihalangi petugas kepolisian yang berjaga.

Alhasil, para demonstran dan petugas kepolisian terlibat aksi saling dorong. "Jangan halangi kami. Biarkan kami sampaikan aspirasi ini kepada gubernur," ujar salah satu pendemo.

Koordinator aksi demo, Julianta Mitra mengungkapkan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Diantaranya, rencana kebijakan Pemprov Kepri yang dinilai tidak menyentuh rasa keadilan untuk pemerataan masyarakat.

Lalu, menolak rencana pembangunan jembatan layang (fly over) Tanjungpinang dan 3 jembatan di Karimun yang dinilai menghamburkan keuangan negara dengan total anggaran sebesar Rp2,7 triliun.

• Baca: Tuntut Pembatalan Mega Proyek, Solidaritas Masyarakat Kepri Demo Gubernur

"Serta, kami menyikapi rencana pembangunan melalui program/kegiatan yang tidak menyentuh langsung sebagai pelayan dasar untuk mencari solusi meningkatnya jumlah keluarga miskin tahun 2017 sebanyak 6 ribu Kepala Keluarga," terangnya.

Selain itu, Julianta menambahkan, pihaknya meminta Pemprov dalam hal ini Gubernur dapat merespon rencana pembangunan jembatan yang tidak mengacu kepada RPJMD Kepri Tahun 2016-2021.

Editor: Gokli