Sebagian Besar Kecamatan di Natuna Blank Spot Area
Oleh : Ismail
Jum'at | 14-04-2017 | 14:26 WIB
Raja-Darmika.gif

Kepala Diskominfo Natuna, Raja Darmika (Foto: Ismail)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna, Raja Darmika mengungkapkan, dari 15 kecamatan di Natuna, hampir kesemuanya mengalami masalah tidak tersedianya jaringan telekomunikasi (blank spot area). Sehingga, membuat masyarakat setempat kesulitan untuk berkomunikasi.

"Di Natuna ada 15 kecamatan dan hampir semuanya mengalami blank spot area," ujarnya kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (13/4/2017) di Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang.

Diakuinya, memang masing-masing Kecamatan di Natuna sudah memiliki tower BTS provider penyedia jaringan telekomunikasi, namun sinyalnya hanya bisa menjangkau sebagian wilayah saja. Masih banyak wilayah desa atau kelurahan dalam satu Kecamatan yang tidak terjangkau oleh jaringan tersebut.

"Jadi, biasanya masyarakat pulau di Natuna kalau mau nelepon atau sms, harus mencari tempat yang ada sinyal. Seperti daerah dataran tinggi atau pelabuhan," ungkap Raja.

Berdasarkan catatannya, jumlah tower BTS provider yang ada di Natuna sebanyak 50 tower. Rinciannya, Telkomsel 37 tower, 10 Indosat, dan 3 XL. Keseluruhan tower BTS tersebut berada di 15 kecamatan yang ada di Natuna.

Dengan jumlah tower yang minim itu, tentu saja tidak akan bisa memenuhi jaringan telekomunikasi masyarakat setempat. Mengingat kondisi geografis Natuna terdiri dari pulau-pulau.

Untuk itu, pada rapat bersama pihak Telkom dan provider swasta di Kantor Diskominfo Kepri, ia meminta kepada pihak provider meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Natuna yang masuk dalam wilayah 3T (Terpencil,Terluar,Tertinggal).

"Memang kami tahu, operasional penambahan jaringan itu sangat besar dan profit yang dihasilkan pihak provider tidak sebanding dengan operasional yang dikeluarkan. Tapi, mari kita bersama mencari solusinya. Karena, kewenangan Kominfo ini juga menjadi urusan Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Perwakilan Telkomsel wilayah Kepri, Telkomsel, Prima mengakui, memang banyak komplain yang diterima pihaknya atas permasalahan ketersediaan jaringan di wilayah perbatasan.

Menurutnya, untuk menggelar jaringan komunikasi dari pulau ke pulau membutuhkan biaya besar. Sedangkan, profit yang diperoleh pihak Telkomsel di sejumlah daerah tersebut tidak sesuai dengan operasional yang dikeluarkan.

"Permasalah yang ada memang seperti itu. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya subsidi Pemerintah Daerah untuk menanggulangi permasalahan jaringan di wilayah pulau," katanya.

Expand