Rakor Diskominfo Bersama Provider

Diskominfo Natuna, Anambas dan Lingga Keluhkan Masalah Jaringan Telkomsel
Oleh : Ismail
Kamis | 13-04-2017 | 13:02 WIB
rakor-provider1.jpg

Rakor Diskominfo bersama provider jaringan telekomunikasi di Kepri. (Foto: Ismail)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Mengatasi permasalahan darurat telekomunikasi di wilayah terpencil Provinsi Kepri, Dinas Telekomunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kepri melakukan rapat koordinasi bersama Kabupaten/Kota, PT Telkom dan sejumlah provider jaringan di Kantor Diskominfo kawasan Dompak, (13/4/2017).

Dalam kesempatan ini, Kepala Diskominfo Kepri, Guntur Sakti memaparkan, sejumlah isu hangat terkait dengan masalah belum meratanya jaringan telekomunikasi di wilayah Kepri.

Diantaranya, kondisi geografis Kepri yang memiliki 2.408 pulau dengan kualifikasi terdepan terpencil dan tertinggal. Lalu, Banyak tower di wilayah Kepri yang tidak berfungsi. Rencana pemberlakukan UNBK di seluruh sekolah se Kepri. Kepemilikan smartphone yang merata oleh masyarakat se-Kepri namun jaringan yang masih belum merata, serta pemerataan jaringan ini menjadi sabuk pengamanan NKRI di wilayah Kepri.

"Kebutuhan telekomunikasi informasi saat ini, kami sebut basic need. Jika kebutuhan primer itu ada tiga, sekarang sudah menjadi empat. Yakni, sandang, pangan papan, ditambah satu lagi yaitu, jaringan," papar Guntur.

Selain memaparkan kendala jaringan telekomunikasi di daerah 3T (Terpencil, Terluar,Tertinggal) wilayah Kepri, pihak Telkom dan sejumlah provider juga mendapatkan keluhan dari Diskominfo Kabupaten se Kepri terkait ketersedian jaringan yang belum merata. Ditambah lagi, kebijakan Telkomsel yang mengurangi Bandwith di daerah Kabupaten Anambas dan Natuna.

Perwakilan Telkomsel wilayah Kepri, Prima mengakui, memang banyak komplain yang diterima pihaknya atas permasalahan ketersediaan jaringan di wilayah perbatasan. Menurutnya, untuk menggelar jaringan komunikasi dari pulau ke pulau membutuhkan biaya besar. Sedangkan, profit yang diperoleh pihak Telkomsel di sejumlah daerah tersebut tidak sesuai dengan operasional yang dikeluarkan.

"Permasalah yang ada memang seperti itu. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya subsidi Pemerintah Daerah untuk menanggulangi permasalahan jaringan di wilayah pulau," katanya.

Editor: Yudha