Untuk Ikut Open Bidding di Pemko Tanjungpinang, TNI-Polri Harus Berpangkat Setara Kapolres

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta tim panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kesusahan mencari peserta open bidding di luar dari Pemko Tanjungpinang, khususnya dari kalangan TNI/Polri. 

Hal itu dikarenakan, syarat minimal pangkat yang harus dimiliki oleh anggota TNI-POLRI untuk ikut open bidding, setara Kepala Polisi Resor (Kapolres), yakni AKBP.

Sama halnya dengan TNI, Ketua Pansel open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan, untuk TNI jabatan minimal adalah Letnan Kolonel atau setara dengan Komandan Distrik Militer (Dandim). Sementara jabatan yang akan diisi hanyalah sekelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Kepala Dinas Perhubungan.

Akan tetapi, kata Riono, syarat tersebut bukan atas penentuan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Melainkan, telah ditentukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Kalau tidak salah saya, itu tertuang dalam Peraturan Menteri tentang lelang jabatan. Jadi bukan kita yang menentukan, kita hanya mengikuti saja," tutur Riono.

Memang, terbukti, dengan persyaratan tersebut, membuat anggota TNI/Polri berat untuk mendaftar. Terlihat dari sejak dibukanya pada tanggal 13 Februari 2017, hanya satu orang dari kalangan TNI yang mendaftar, namun membatalkan pendaftaran tersebut.

Seperti yang BATAMTODAY.COM beritakan sebelumnya, Tim Pansel open bidding Kota Tanjungpinang memperpanjang masa penerimaan berkas administrasi pelamar sejak Selasa (11/4/2017) hingga Selasa (18/4/2017). Ini untuk menjaring pelamar dari luar Pemko Tanjungpinang, seperti PNS kabupaten/kota se-Kepri dan TNI/Polri.

Perpanjangan masa pendaftaran ini kata Riono agar kegiatan open bidding lebih kualified dan kompetitif. Karena ada pejabat dari luar yang mendaftar.

Editor: Udin

---