BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penanganan sejumlah tindak pidana Korupsi yang ditangani, hingga saat ini mandek dan belum menetapkan tersangka serta melakukan penahanan dan pelimpahan pada tersangka yang ditetapkan. Kejaksaan Tinggi Kepri, meminta masyarakat dan pemerhati hukum di Kepri bersabar atas pengusutan sejumlah tindak pidana Korupsi yang dilakukan. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Yunan Harjaka melalui Asiten Pidana Khusus (Aspidsus) mengatakan, hingga saat ini, ?semua perkara yang menjadi tanggung jawab dan PR Kejaksaan Tinggi Kepri, masih dalam proses, sesuai dengan tahapan serta skala prioritas penyidikan dan penuntutan.

"Semua perkara yang menjadi tanggung jawab dan PR kami, masih berjalan sesuai dengan proses dan skala prioritas serta tahapan," ujar asisten Pidana Khusus Kejati Kepri Feritas SH, pada BATAMTODAY.COM, Rabu (29/3/2017).

Feritas menambahakan, hingga saat ini, tidak ada satu kasus pun yang tidak ditindak-lanjuti.

"Jadi mohon rekan-rekan, khususnya Pers dan Pemerhati Hukum bersabar demi sebuah penegakan hukum yang berkualitas," jelasnya lagi.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Tinggi Kepri, telah menetapkan tiga tersangka korupsi dana apresiasi penempatan dana APBD Anambas di Bank Syariah Mandiri (BSM) pada 2011-2012.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan mantan Bupati Anambas, Tengku Muchtarudin (TM), mantan Kabag Keuangan Anambas Ivan (Iv) serta mantan Kepala Cabang Bank Sariyah Mandiri (BSM) Tanjungpinang, Khairul Rijal, sebagai tersangka korupsi pemberi dan penerima mobil dan motor atas penyimpanan giro dan defosito dana APBD 2011 dan 2012 Kabupaten Kepulauan Anambas di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Tanjungpinang.

Penetapan korupsi dana apresiasi pemberian mobil dan motor atas penyimpanan dana APBD di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Tanjungpinang ini diumumkan Kajati Kepri kepada sejumlah wartawan di Gedung Kejati Kepri, Selasa (31/1/2017) lalu.

Namun hingga saat ini, Kajati Kepri belum melakukan penahanan kepada tiga tersangka, dengan alasan masih kooperatif serta agar dapat mengembalikan nilai kerugian negara.

Menanggapi hal ini, Feritas menambahkan, proses hukum terhadap tersangka, dilaksanakan mengandung prinsip proporsional dan profesional dan mesti menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian tanpa terikat dengan waktu atau target-targetan.

"Tidak perlu tergesa-gesa dan terburu-buru dalam bersikap dan bertindak sesuai SOP," ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan Kejaksaan Tinggi Kepri, terhadap dua tersangka kasus KONI Natuna sebesar Rp1 miliar. Selain penyidikan korupsi ini, terkesan tebang pilih dan hanya mengusut Dana Bansos APBD Murni 2011, sementara dana Bansos APBD-P Natuna 2011 yang melibatakan Ketua DPRD, belum ditindak-lanjuti. Dua tersangka yang ditetapkan dalam korupsi ini, juga belum dilakukan penahanan.

Dalam dugaan korupsi Dana Bansos pada Universitas Terbuka Natuna, selain belum menetapkan tersangka, pProses penyelidikan dan penyidikan kasus ini juga terkesan lambat, sehingga sejumlah masyarakat menganggap, sejuah ini dugaan Korupsi yang ditangani Kejati Kepri, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tentang dugaan tindak pidana korupsi Universitas Terbuka (UT), kata Feritas, dalam waktu dekat sesegera mungkin akan menetapkan tersangka.

Sedangkan, ?pada dugaan korupsi KONI Natuna, dikatakan Feritas, Tim Jaksa Penyidiknya baru pulang dari Natuna, melakukan pemeriksaan pada saksi dan tersangka.

"Dalam waktu dekat ini, BAP-nya akan segera dilengkapi, sambil menunggu hasil audit dari BPK-P tentang kerugian Negara," jelasnya.

Editor: Udin