BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri Nurdin Basirun, yang juga Ketua Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun, mengatakan, segera mengevaluasi pengeluaran kuota rokok khusus kawasan bebas (KKB) di Karimun, Bintan dan Tanjungpinang.

"Saya sudah dengar berita itu. Atas temuan ini, ‎saya sudah minta DK-FTZ Kepri untuk mengevaluasi pengeluaran kuota rokok yang dilakukan BPK FTZ Karimun, Bintan dan Tanjungpinang," ujar Nurdin Basirun kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (22/3/2017).

Nurdin juga menegaskan, mengenai dasar perhitungan pemberian kuota, siapa yang merekomendasikan, serta siapa yang mengeluarkan rokok tersebut dari wilayah FTZ ke luar kawasan, juga akan dievaluasi.

Sesuai dengan ketentuan, lanjut Ketua DK FTZ Kepri ini, pengeluaran kuota kebutuhan konsumsi masyarakat, pekerja dan pendatang di kawasan FTZ, seharusnya memiliki kriteria sebelum kuota diberikan sesuai dengan kebutuhan yang dihitung bersasarkan jumlah masyarakat, pekerja dan pendatang di kawasan tersebut.

"Kita juga tidak mau rokok khusus bebas kawasan ini beredar di tempat lain, karena akan merugikan negara dan memperburuk citra investasi di daerah kita juga," ujarnya.

Nurdin juga mengingatkan, agar BPK FTZ Bintan, Tanjungpinang dan Karimun mengeluarkan kuota rokok berdasarkan jumlah kebutuhan di kawasan FTZ tersebut. Sehingga tidak sembarangan dan bahkan sampai menghitung calon bayi di dalam perut.

"Ke depan, dengan mekanisme penghitungan kebutuhan konsumsi masyarakat, pekerja dan pendatang di dalam kawasan, pemberian kuota rokok di dalam kawasan bebas harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Kawasan FTZ Kepri," tegasnya.

Demikian juga fungsi pengawasan, selain dilaksanakan dinas perdagangan kabupaten/kota dan provinsi, Gubernur Kepri ini juga meminta Bea dan Cukai sebagai stakeholder yang mengawasi barang pabean dapat berperan aktif melaksanakan fungsinya.

Sebagaimana diketahui, kuota rokok KKB yang dikeluarkan BPK FTZ Tanjungpinang untuk tahun 2017, yakni sebanyak 18.844 tin/kardus dari berbagai merk, dinilai sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk di dua kawasan FTZ Tanjungpinang, Senggarang dan Dompak.

Jika jumlah penduduk dan pendatang di dua kawasan FTZ Senggarang dan Dompak menjadi dasar pemberian kuota 18.844 tin/kardus rokok KKB untuk 6 perusahaan, maka dalam hitungan hari penduduk Senggarang dan Dompak serta pekerja dan orang yang keluar-masuk, harus menghabiskan 4 bungkus lebih rokok FTZ per hari.

• Baca: Kuota Melimpah Rokok FTZ Tanjungpinang, Bayi dan Anak Pun Dijatah 4 Bungkus Per Hari

Sebab, dari data kependudukan Kelurahan Senggarang, jumlah penduduk di kawasan titik FTZ Kota Tanjungpinang itu, saat ini hanya berjumlah 4.000 jiwa. Demikian juga di Kelurahan Dompak, jumlah penduduknya saat ini hanya mencapai 5.000 jiwa.

Artinya, 18.844 kardus kuota rokok‎ FTZ yang dikeluarkan BPK Tanjungpinang, sama dengan 150.075.200 bungkus, dengan rata-rata 800 bungkus per kardus.

‎Jika dibagi dengan 9.000 jiwa penduduk Kelurahan Senggarang dan Dompak, mulai dari Laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak dan bayi di kawasan FTZ, maka per jiwa masyarakat, dewasa, ibu-ibu, anak-anak dan bayi akan mendapat 1.675 bungkus rokok per tahun atau 4 bungkus per hari.

Hitungan 4 bungkus per hari, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi termasuk ibu-ibu, anak-anak, dan bayi. Kuota rokok KKB yang cukup gendut, yang menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, ternyata sudah sampai ke telinga Gubernur Nurdin Basirun.

Gubernur Nurdin pun sudah mengingatkan, agar BPK FTZ Bintan, Tanjungpinang dan Karimun, dalam mengeluarkan kuota rokok harus berdasarkan jumlah kebutuhan di kawasan FTZ tersebut. Tidak sembarangan dan bahkan sampai menghitung calon bayi di dalam perut.

Editor: Udin