BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan, dan sejumlah pejabat Pemko Batam bersama penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri, diinformasikan dipanggil dan diperiksa Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Korupsi Rp66 miliar dana Bansos dan dana Hibah APBD 2010-2011 Kota Batam. 

Pemeriksaan sejumlah pejabat dan mantan Walikota Batam, serta penyidik Kejaksaan Tinggi ‎Kepri ini, tersebar melalui informasi akun facebook, serta keterangan dari pejabat Pemko Batam, yang mengaku turut serta diperiksa dan dimintai keterangan oleh KPK.

Pemeriksaan sejumlah pejabat dan dan mantan Walikota Batam ini, dikatakan berkaitan dengan laporan terdakwa korupsi dana hibah Bansos Batam, Aris Hardi Halim. Aris mengaku dizolimi dan dijadikan sebagai tersangka atas proses hukum yang "tembang pilih", yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi dalam pengusutan dana Bansos dan Hibah APBD Kota Batam.

"Atas laporan Aris itu, kami semua diperiksa. Sejumlah pejabat Pemko Batam juga dipanggil ke KPK untuk dimintai keterangan. Jaksa di Kejati Kepri juga diperiksa," sebut salah seorang pejabat Pemko Batam yang namanya enggan dipublikasi pada wartawan, belum lama ini.

• Baca: Aris Hardy Halim Laporkan 9 Pejabat Pemko Batam ke KPK

Sejumlah pejabat Kota Batam yang dipanggil dan dimintai keterangan, dikatakan sumber, yakni mantan Sekda Kota Batam Agussahiman, kepala bagian, termasuk mantan Walikota Batam Ahmad Daglan, serta oknum jaksa di Kejati Kepri yang menangani perkara korupsi tersebut.

"Informasinya, penyidik jaksa juga dipanggil dan diperiksa atas kasus ini," sebut sumber lagi.

Terkait kebenaran pemanggilan dan pemeriksaan mantan Walikota dan sejumlah pejabat Pemko Batam oleh KPK ini, BATAMODAY.COM masih terus berusaha mengkonfirmasi kepada mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan pejabat Pemko Batam lainnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kejati Kepri Yunan Harjaka, yang dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan penyidiknya oleh KPK, membantah dan mengatakan tidak ada menerima surat panggilan terhadap penyidiknya.

"Nggak ada pemeriksaan pada jaksa, dan saya tidak ada menerima laporan atau surat pemanggilan terhadap jaksa untuk diperiksa KPK," ujarnya pada wartawan, Kamis (23/2/2017).

Yunan menambahkan, penyidiknya mendatangi KPK bersama penyidik Direskrimsus Polda Kepri untuk ekspos penanganan kasus di BPN Batam. Dan hal itu merupakan permintaan penyidik Polda, hingga sama-sama dilakukan ekspos di KPK.

"Penyidik Kejati menghadiri undangan ekspos kasus BPN yang sebelumnya ada perbedaan persepsi penyidik dan penuntut, hingga berkas perkara tersebut belum dilimpahkan," sebut Kajati.

Dalam kasus BPN, kata Yunan Harjaka, Jaksa Penuntut belum dapat menyatakan lengkap sangkaan dugaan korupsi yang disidik Direskrimsus Polda itu, ada petunjuk JPU yang belum dipenuhi penyidik.

Karena Rp1,5 miliar ‎dana pajak yang menjadi perkara dalam hal itu, dianggap masuk dalam perkara pajak. Hingga penyidik Kejaksaan Tinggi meminta penyidik Polda, memeriksa saksi ahli perpajakan, karema kasus tersebut masuk dalam kejahatan pajak. Namun oleh penyidik Polda kasus tersebut murni tindak pidana korupsi.

"Karena ada perbedaan pendapat atas pasal sangkaan, kita sepakat untuk diekspos bersama dihadapan KPK. Karena kita beranggapan berkas seperti keterangan saksi ahli pajak sangat dibutuhkan. Karena berkaitan dengan pajak, namun Polda belum melampirkan dan kita saat itu masih menunggu untuk dilengkapi," tambahnya.

"Untuk ekspos penyidikan kasus BPN, ‎hari ini (23/2/2017), eksposnya masih berlangsung dan apapun nanti hasilnya, prosesnya bisa ditindaklanjuti," sebutnya.

• Baca: Beda Pendapat Soal Kasus Korupsi di BPN, Polda dan Kejati Kepri Gelar Perkara di KPK Pekan Ini

Sebelumnya, karena merasa teraniaya dan hanya dijadikan "tumbal dan kambing hitam‎" atas dugaan korupsi Rp66 miliar dana Bansos dan Hibah APBD Kota Batam 2010-2011, mantan Anggota DPRD Batam, yang juga politisi PKS, terdakwa Aris Hardi Halim, melaporkan dugaan korupsi Bansos Batam ke KPK.

Pelaporan dugaan Korupsi Bansos Batam, dikatakan Haris, dilakukan oleh timnya, hingga penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan terhadap dirinya, tidak terkesan tebang pilih.

• Baca: KPK Kemungkinan Besar akan Tindaklanjuti Kasus Bansos Batam

"Korupsi PS Batam dan Dana Bantuan TPQ, ini baru Rp6-7 miliar. Sementara sisanya Rp5,3 - 5,4 miliar lagi, kok tidak diusut Kejaksaan. Laporan pertanggungjawaban dan Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) dari penyaluran Bansos pada sejumlah orang dalam lembaga lainnya ini juga tidak ada, tapi mengapa kami saja yang diusut," ujarnya beberapa waktu lalu ke wartawan.

Editor: Udin