BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - ‎Mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Lingga, Dewi Kartika, mendatangi Kejaksaan Tinggi Kepri, Selasa (7/2/2017), untuk memenuhi panggilan penyidik intelilen terkait penggunaan Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan (DJPL) tambang di Lingga tahun 2014.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepri, Martono SH, membenarkan pemanggilan dan pemeriksaan mantan Kadis Pertambangan Kabupaten Lingga itu, dalam rangka klarifikasi terhadap penyetoran dan penggunaan ratusan miliar dana DJPL pertambangan di Lingga.

"Datang memenuhi panggilan klarifikasi dan dimintai keterangan terkait penyetoran dan penggunaan dana DJPK, pasca tambang di Kabupaten Lingga. Langsung menghadap Kasubdit I Intelijen," ujar Murtono.

Dewi dimintai keterangan atas posisi dan jabatannya sebagai mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga pada 2014.

Di tempat terpisah, Kasi I Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepri, Muhammad Ahsan Thamrin SH, kepada wartawan mengatakan, Dewi Kartika hadir memenuhi panggilan sekitar pukul 09.00 Wib, dan menjalani pemeriksaan hingga pukul 14.00 Wib.

"Sekitar tiga jam, kami minta klarifikasi dan keterangan terkait dana Jaminan Reklamasi atau DJPL dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)," sebutnya.

Mengenai sejumlah pertanyaan yang dilontarkan, Ahsan Thamrin enggan membeberkan, karena menurutnya, prosesnya masih dalam pengembangan.

Dari data dan laporan yang diperoleh Kejaksaan Tinggi, dari 58 perusahaan tambang pasir, timah dan bauksit yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lingga, sebanyak 28 perusahaan telah melakukan eksplorasi. Dari jumlah tersebut, 12 perusahaan telah melakukan produksi.

Namun yang menyetorkan dana DJPL ke rekening QQ pemerintah dan direktur perusahaan, hanya 12 perusahaan dengan total dana Rp20 miliar. Sedangkan sisanya 16 perusahaan sama sekali tidak menyetorkan dana DJPL, kendati telah memiliki IUP.

• Baca: Diduga Menguap Ratusan Miliar, Kejati Kepri Bidik Dana Jamrek Lingga

"Dalam aturan UU, dana DJPK sebai jaminan pelestarian ligkungan atas pertambangan yang dilakukan, harus disetorkan pengusaha ke rekening QQ perusahan dan pemerintah. Namun kenyataannya, di Lingga ini tidak. Ini yang sedang ditelisik," sebut Ahsan Thamrin.

Mantan Bupati Lingga dan Kadis Pertambangan Kepri Juga akan Diperiksa

Tim Intelijen Kejati Kepri juga mengatakan, selain meminta keterangan Dewi Kartika, Kejaksaan juga akan memanggil dan meminta keterangan Mantan Bupati Lingga, Daria, serta Kabid Mineral dan Pertambangan Umum Distemben Lingga, Edy Qurniawan. Demikian juga Kepala Dinas Energi dan SDA Provinsi Kepri, Amjon.

Editor: Udin