Pemkab Bintan Minta Pemprov Turun Tangan Selesaikan Masalah Perbatasan Bintan-Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Terkait permasalahan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang di kawasan perbatasan Batam-Tanjungpinang, Toa Paya Selatan-Kelurahan Kijang Kencana, Pemerintah Kabupaten Bintan minta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Asisten I Pemkab Bintan, Ismail mengatakan, terkait masalah ini, sudah dapat angin lumayan segar dari Pemprov Kepri, di mana masalah ini akan dituntaskan pada tahun ini.

"Kata bagian hukum Pemprov Kepri, masalah ini akan diselesaikan tahun ini, kita akan menunggu," tutur Ismail saat ditemui di kawasan Bintan Centre, Tanjungpinang, Kamis (2/2/2017).

Permasalahan perbatasan ini sebenarnya kata Ismail, sudah sejak tahun 2014. Akan tetapi, mandeg karena belum ada keputusan resmi dari Menteri Dalam Negeri. Maka dari itu, Pemprov diharapkan dapat memfasilitasi agar Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan duduk bersama membicarakan permasalahan ini.

Baca: Berikan Izin di Bintan, BPN dan BP2T Tanjungpinang Dituding Menyalahi Aturan

Ismail mengatakan, dengan adanya penggunaan lahan Bintan oleh pengembang perumahan rakyat sebanyak 23 hektare tersebut, sangat merugikan pemerintah Kabupaten Bintan. Selain itu, dengan sertifikat dan izin IMB yang dikeluarkan oleh BPN dan BP2T Tanjungpinang tersebut, juga menyalahi aturan dan juga memberikan kerugian kepada Pemkab Bintan.

"Dalam masterplan, lahan itu sebenarnya akan dipergunakan untuk pertanian. Tapi malah diserobot, dibikin perumahan, terus izinnya malah yang mengeluarkan Pemko, kan lucu. Kita sangat dirugikan dengan kejadian ini," kata Ismail.

Ismail mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat konsolidasi bersama Wakil Bupati Bintan, Dalmasri. Dari hasil rapat ini, nantinya akan diberikan kepada Gubernur untuk dibahas bersama.

"Kita berharap semoga Gubernur bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Ismail.

Editor: Udin

---