BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri mengakui banyak kesalahan dan kekurangan ‎dalam Nota Keuangan dan RAPBD 2017 yang berbuntut pada penolakan Fraksi dan pengembalian oleh DPRD Kepri. 

Atas banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam dokumen Nota Keuangan serta RAPBD 2017 Provinsi Kepri itu, Gubernur Nurdin Basirun mengatakan, saat ini telah ‎kembali dilakukan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ‎dengan seluruh SKPD Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

"Saya sudah perintahkan Sekda dan Bapeda bersama dengan seluruh kepala SKPD terkait, untuk segera melakukan pembahasan, sebagaimana yang menjadi sorotan Fraksi di DPRD Kepri," ujar Nurdin Basirun di Kantor Gubernur, Kamis (19/1/2017).

Selain TAPD dan ‎seluruh Kepala SKPD, Nurdin menambahkan akan mengundang tim Banggar dan Fraksi di DPRD Kepri, untuk memberikan masukan serta singkronisasi sejumlah aturan teknis dan angka alokasi anggaran  serta hal lainya yang menjadi sorotan Fraksi DPRD, di RAPBD Kepri tersebut.

"Harapan kami, setelah perbaikan dokumen dan RAPBD 2017 ini, segera dapat diserahkan ke DPRD Kepri. Ketua dan anggota DPRD juga kami yakin, memiliki komitmen dalam percepatan pengesahaan APBD ini," ujarnya.

Mengenai tudingan kurang maksimalnya Tim TAPD Kepri, serta dugaan adanya ‎oknum tertentu yang bermain di lingkungan pemerintahannya dalam penggodokan Nota Keuangan dan RAPBD Kepri itu, Nurdin menepis hal tersebut, dan menyatakan kalau hal itu tidak benar, karena pelaksanaan pembahasan sudah dilakukan secara transparan.

Selain itu, Nurdin juga mengakui, jika sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepri menerima surat teguran dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan keterlambatan Pembahasan APBD 2017 Provinsi Kepri itu.

"Atas dasar itu, atas teguran itu kami akan bekerja lebih cepat dan kita harapkan kejadian ketelambatan seperti ini tidak akan terulang lagi, selain itu keterlambatan APBD Kepri juga karena hal-hal lainya," ujarnya.

Acara Seremonial untuk Rakyat dan Murah Meriah

Selain itu, Nurdin juga mengakui, banyaknya kegiatan seremonial yang dilakukan di luar kantor. Namun demikian, Dia mengaku, kegiatan yang menguras waktu, tenaga dan pemikiran yang dilakukan adalah untuk rakyat.

‎"Kami tidak membantah, Dan semua kritik dan masukan DPRD, kami anggap semua baik. Dan mengenai semua perjalanan yang saya lakukan, menguras tenaga dan waktu adalah untuk rakyat," ujarnya.

Dia mengatakan, selain melakukan manajemen pemerintahan, baginya rakyat juga perlu. Acara seremonial dan perjalanan yang dilakukan, juga tidak terlalu menguras dana, serta atas undangan dan keinginan masyarakat dengan pendanaan yang murah meriah.

"‎Semua yang saya lakukan atas undangan dan keinginan masyarakat, dengan pendanaan yang murah meriah," ujarnya.

Editor: Udin