BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Upaya Gubernur Nurdin Basirun dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengoptimalkan kinerja pegawai guna memberikan pelayanan dalam pembangunan, terkesan baru sebatas retorika. 

Hal itu terlihat, ketika Gubernur Kepri Nurdin Basirun meresmikan ‎peluncuran E-Dispilin, atau sistim elektonik disiplin pegawai dalam kehadiran dan dan berada di lingkungan kerja, serta jam pulang.

Justru, Kepala Dinas Sosial, Doli Boniara, serta sebagian besar Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, banyak yang bolos dan tidak masuk kerja pada hari pertama kerja pasca libur Tahun Baru. Ada juga PNS yang masuk dan pulang kerja sesuka hati.

Sejumlah kantor dinas dan badan di lingkungan kantor Gubernur, terlihat kosong. Bahkan, sebagian ASN yang notabene harus masuk kerja dengan menggunakan Dinas PDH yang ditentukan, Justru ‎sebagian ASN dan pejabat eselon IV dan III di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, datang ke Gedung Daerah menggunakan seragam dan baju Ormas FKPPI serta Pemuda Pancasila.

"Dua pegawai bernama Pansuri dan Iwan Panggabean ini ASN atau pengurus Ormas..? Kalau mau jadi pengurus Ormas tetap, bagus atribut ASN-nya ditanggalkan. Padahal saat ini ASN diwajibkan masuk kerja dengan atribut lengkap, malahan kedua pejabat dinas ini terkesan seperti preman saja," ujar salah seorang ASN pada BATAMTODAY.COM di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (3/1/2017).

Padahal, di saat bersamaan, Gubernur Provinsi Kepri dan Sekda Kepri, bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri yang dilantik, juga sedang meluncurkan ‎peresmian Elektronik Disiplin Pegawai (E-Disiplin) di Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun, yang dikonfirmasi dengan peluncuran E-Disiplin dan tidak hadirnya Kepala Dinas Sosial saat pelantikan, serta banyaknya ASN dan bahkan, dua ASN Dinas Pendidikan, seolah mementingkan urusan Ormas daripada tugasnya secara ASN, menyatakan memaklumi Kepala Dinas yang akan dilantik tetapi tidak hadir, karena sesuatu hal dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

‎"Pelaksanaan E-Displin ini, ‎nantinya akan ditandai dengan absensi kehadiran dan jam pulang melalui alat digital elektronik Fingger Print, Absensi Finger Prints ini sebagai langkah awal dalam menilai kedisiplinan pegawai melalaui teknologi. Sekda juga harus dapat melakukan inovasi dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Selain melalui, E-Disilin, Nurdin juga mewacanakan, agar Sekda dan Kepala OPD masing-masing, melakukan ‎sistim digitalisasi elektronik, Erlier Warning Sistem, yang nantinya akan mencatatat seluruh tindakan dan profesionalisme setiap ASN atas dedikasi, kapabilitas serta profesionalisme kinerja.

"Sehingga dengan sistim ini, dalam menetapkan jabatan Kepala OPD tidak ada lagi dugaan KKN, tetapi harus berbasis Kinerja. Tetapi setiap ASN dan pejabat OPD akan dapat menilai dirinya sendiri dengan sistim yang dibuat," ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Pengembangan SDA Badan Kepegawaian Provinsi Kepri, mengatakan, peresmiaan E-Disiplin Pegawai di Kepri ini bertujuan untuk pelaksanaan sistim elektronik disiplin pegawai, agar PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri taat dengan aturan dan dapat berdedikasi tinggi serta profesional.

Melalui E-Disiplin pegawai ini, diharapkan terwujud kepatuhan pegawai terhadap jam masuk dan jam pulang kerja dengan tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, laksanakan peritah atasan serta lakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan baik.

Pelanggaran terhadap E-Disiplin pegawai, seperti terlambat masuk dan pulang sebelum jam kerja, tidak berada di tempat saat jam kerja, akan diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Disiplin Pegawai, dengan ancaman akan diberhentikan dari jabatan dan bahkan Pegawai Negeri Sipil.

‎"Pegawai yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Demikian juga dengan Pegawai Fusngional, jika tidak dapat memenuhi angka Kredit, akan diberi sanksi dengan pemotongan tunjangan prestasi kinerja dan pemotongan uang makan bagi PNS," ujarnya.

‎Editor: Udin