BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kasus dugaan korupsi di BUMD Kota Tanjungpinang, hingga saat ini masih menunggu penetapan tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang telah memeriksa Ketua DPRD, seiring dinakkannya status kasus ini ke penyidikan.

Kepala Kejari Tanjungpinang Harry Ahmat Prabudi mengatakan, saat ini proses penanganan dugaan korupsi BUMD itu telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, menyusul ditemukanya dua alat bukti serta unsur melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi ini.

"Untuk tersangka, tunggu saja, karena saat ini masih dalam penyidikan," ujar Harry Ahmat Pribadi pada wartawan di Kejari Tanjungpinang, Rabu (21/12/2016).

Selain telah memeriksa puluhan saksi dalam proses penyelidikan, tambah Kajari, saat ini pihaknya juga kembali akan memanggil seluruh saksi dalam penyidikan.

"Ditunggu aja, prosesnya masih berjalan. Kami tetap akan lanjutkan, tidak ada yang mandek. Kendalanya hanya keterlambatan masalah penetapan nilai kerugian negara dari BPKP," ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang, Benny Siswanto mengatakan, dalam proses penyidikan dugaan korupsi BUMD Tanjungpinang, pihaknya telah memanggil 20 saksi. Namun dari jumlah tersebut, baru 10 orang yang hadir, sedangkan sisanya belum ada jawaban.

"Kami akan lakukan pemanggilan ulang terhadap sejumlah saksi yang belum hadir," ujarnya.

Saat ini, tambah Benny, pihaknya juga memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, dan Camat Tanjungpinang Timur sebagai saksi. Sebelumnya, Benny juga mengaku telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi lainnya.

Sedangkan mengenai tersangka, Benny menambahkan, hingga saat ini masih mengumpulkan alat bukti dan belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus korupsi BUMD tersebut.

"Peranan masing-masing saksi masih kami dalami, demikian juga alat bukti, untuk penetapan tersangka," ujarnya.

Mengenai nilai kerugian, Benny menyebut di atas Rp500 juta, dari hasil audit BPKP. Sedangkan calon tersangka, diakui Benny, bisa lebih dari satu orang, tergantung dari peran dan aliran dana yang diterima.

Sebelumnya, selain telah memanggil puluhan saksi dalam korupsi dana APBD ke BUMD ini, penyidik Kejari Tanjungpinang juga telah meminta audit BPKP atas kerugian negara dari korupsi BUMD Kota Tanjungpinang ini.

Demikian juga pemanggilan Dirut BUMD Kepri Eva Amelia, dan Direktur PT Gametraco, dan PT Lintas Media, selaku rekanan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), anak perusahan BUMD Kepri dalam pembangunan tower di Tanjungpinang.

Dua perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ini, diduga telah menerima pembayaran pengurusan izin dan pembanguna tower, namun hingga saat ini dari 9 tower yang direncanakan PT TMB, baru 2 tower yang terbangun. Sementara BUMD Tanjungpinang melalui anak perusahanya telah mengucurkan pembayaran ratusan juta.

Dalam kerja sama pembangunan tower BUMD melalui PT Tanjungpinang Makmur Bersama dengan sejumlah perusahan lain, Pemko Tanjungpinang pada 2012-2014 telah mengucurkan dana Rp4,1 miliar kepada BUMD pada 2010-2014.

Selanjutnya, melalui PT Tanjungpinang Makmur Bersama, Eva Amelia selaku Dirut BUMD Tanjungpinang kala itu, melakukan kerja sama dalam pembangunan tower dengan PT. Gemetraco Tunggal.

Sayangnya, selama lima tahun masa kepemimpinan Eva, LPJ atas penggunaan dana tersebut ternyata tidak dibuat. Selain untuk kegiatan operasional kantor, gaji dan tunjangan insentif bidang usaha yang dilakukan BUMD Kota Tanjungpinang dalam lima tahun kepemimpinannya, BUMD Tanjungpinang hanya memiliki kerja sama pendistribusian kopi dan gula serta investasi kerja sama pembangunan 9 titik tower antara BUMD dengan PT Gemetraco Tunggal, yang selanjutnya akan disewakan ke Telkomsel.

Mirisnya, dari 9 titik tower yang lahannya sudah disewa selama per tahun itu, hingga saat ini hanya 1 tower di Kampung Bugis yang terbangun. Sedangkan pembangunan 8 tower lainnya dan penyewaan ke PT Telkomsel maupun provider lain menjadi tidak jelas.

Dalam penyewaan lahan dan pembangunan tower, PT Tanjungpinang Makmur Bersama bertindak sebagai pelaksana pengurusan izin, pengurusan jasa SITAC, penyewaan lahan serta pengurusan IMB di 9 titik lokasi.

Alhasil, kendati dana sewa dan sewa lahan serta pengurusan administrasi, yang diduga dimark-up PT Tanjungpinang Makmur Bersama, hingga saat ini dari 9 tower, hanya tower site di Kampung Bugis yang dapat ditagih. Tagihan tersebut, hingga saat ini juga belum dibayarkan PT Gemetraco ke PT TMB sebagai perusahaan dari BUMD Kota Tanjungpinang.

Atas tidak jelasnya pengembalian pembiayaan sewa dan pengurusan administrasi izin dan IMB itu, berakibat saldo kas akhir BUMD Kota Tanjungpinang di akhir masa jabatan Eva Amalia hanya tinggal Rp1.700 saja.

Dalam sewa lahan pada 9 titik lokasi tower yang lahannya sudah dibebaskan, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, ternyata dua dari lahan tersebut merupakan lahan milik dua mantan angggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014 masing-masing berinisial Sp dan As.

Keduanya diduga turut serta menikmati kucuran dana BUMD Kota Tanjungpinang sebesar Rp150-200 juta, dengan alasan penyewaan lahan pembangunan 9 titik tower, kerja sama BUMD Kota Tanjungpinang dengan PT Telkom.

Keterlibatan kedua anggota DPRD Kota Tanjungpinang ini, tercatat dalam rincian laporan pengeluaran dana usaha BUMD yang dibuat dan dikeluarkan Bendahara BUMD, ketika Eva Amalia masih menjabatan direktur.

Menanggapi dugaan keterlibatan dua oknum mantan anggota DPRD yang menerima alokasi dana sewa lahan dari BUMD Kota Tanjungpinang ini, Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang menyatakan belum mengetahuinya. Namun, jika dalam laporan BUMD, keduanya memang dinyatakan turut serta menerima, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan.

"Kami belum mengarah ke sana. Tetapi kalau hal itu benar, nanti akan kami lakukan pemeriksaan pada keduanya sebagai saksi,"pungkasnya.

Editor: Udin