Komisi II DPRD Dukung Pembentukan Badan Maritim Provinsi Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi II DPRD Kepri, yang membidangi ekonomi pembangunan dan keuangan, Iskandarsyah, mengatakan, dalam mengembangkan‎ dan menggali PAD dari sektor maritim, Pemerintah Provinsi Kepri harus membentuk satu Dinas atau Badan Kemaritiman dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepri.

"Selain sesuai dengan visi dan misi gubernur yang ingin menjadikan Kepri unggul di bidang maritim, dinas atau badan maritim dalam perangkat daerah ini nantinya sama dengan struktur kementerian yang juga memiliki Kementerian Koordinator Bidang Maritim," ujar Iskandarsyah pada wartawan, Selasa (13/9/2016).

Politisi PKS ini menambahkan, selain akan dapat menggali potensi kelautan dan kemaritiman, perangkat daerah Bidang Kamaritiman ini juga, nantinya diharapkan akan dapat melakukan kerja sama pembangunan dari pusat. Khususnya, dalam Bidang Kemaritiman dan Perbatasan yang saat ini sedang gencarnya melakukan sejumlah kegiatan pembangunan di daerah Natuna dan Anambas.

‎"Kami sangat yakin, melalui Dinas atau Badan Maritim di SOTK Kepri ini, akan banyak pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dari pusat, khususnya dana kegiatan pembangunan kemaritiman dan pulau terluar yang bersumber dari APBN," ujarnya.

Selain itu, tambah Iskandar, melalui susunan prangkat daerah Dinas atau Badan Kemaritiman Provinsi Kepri ini, akan dapat mengelola sumber-sumber PAD Kemaritiman, mulai dari pajak atau retribusi dari usaha kepelabuhan, labuh jangkar dan pajak lainya. Khususnya 12 mill kawasan laut sebagai kewenangan pemerintah daerah.

Iskandar mencontohkan, dari data kesyahbandaran, hingga saat ini, terdapat 600 kapal tanker dan kapal besar lainya yang melewati sejumlah laut di Kepri. Dengan adanya Dinas atau Badan Kemaritiman pemerintah Provinsi Kepri ini, akan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal lainya dalam menghasilkan PAD dan lapangan kerja baru di Provinsi Kepri.

‎"Kalau di Jawa darat merupakan lahan PAD terbesarnya, maka Provinsi Kepri yang memiliki 96 persen lautan harus dapat menjadikan kawasan lautnya menjadi sumber PAD bagi daerahnya," tegas Iskandar.

Selain itu, tambah Iskandar, Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang memiliki pengalaman dan keunggulan di bidang Maritim, juga menjadi tantangan bagi beliau dalam pengelolaan sektor kemaritiman‎ Kepri dengan Baik.

"Kami yakin dengan Pengalaman yang dimiliki, beliau pasti mampu mengembangkan dan mengelola Sektor Maritim Kepri, hibgga menambahkan PAD Kepri, dengan memberdayakan Badan Usaha Daerah (BUD) dan BUMD. Hingga dengen pengelolaan Sektor Maritim yang baik, Nantinya di Kepri, akan mengurangi ketergantungan Daerah ke pusat dalam memperoleh dana DBH," pungkasnya.

Editor: Dardani

---