Sependapat dengan Saran Fraksi terhadap Ranperda RPJMD

Gubernur Minta Dukungan DPRD dalam Pelaksanaan RPJMD Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 10-08-2016 | 14:41 WIB
paripuna-rpjmd-jawab1.jpg

Paripurna DPRD Kepri dengan agenda mendengar jawaban gubernur atas pandangan fraksi yang hanya dihadiri 21 anggota DPRD dan dua unsur pimpinan. Terlihat Nurdin sedang menyampaikan jawaban. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan sangat berterima kasih atas semua masukan dan koreksi terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri 2016-2021, yang disampaikan masing-masing Fraksi di DPRD Kepri.

"Pemerintah sangat sependapat atas saran dan masukan serta pendapat yang diberikan seluruh fraksi di DPRD, sehingga RPJMD lima tahun arah pembangunan Provinsi Kepri 2016-2021 akan lebih baik," ujar Nurdin Basirun menanggapi pandangan fraksi terhadap Ranperda RPJMD Kepri 2016-2021 dalam rapat Paripurna DPRD Kepri di Dompak, Rabu (10/8/2016).

Rapat Paripurna DPRD Kepri, yang mengagendakan mendengar jawaban gubernur atas pandangan Fraksi DPRD terhadap RPJMD 2016-2021, ini hanya daihadiri 21 anggota DPRD Kkepri dan dua unsur pimpinan, yakni Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua Husnizar Hood.

Sementara Wakil Ketua Rizky Faisal dan Amir Hakim, yang telah dua kali tak mengikuti sidang, terlihat tidak hadir. Demikian juga 20 orang anggota DPRD lainya, juga tidak hadir.

Terkait dengan pandangan Fraksi Demokrat, yang meminta Pemerintah Kepri mulai menerapkan e-planing dan e-budgeting, Nurdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri juga sangat setuju.

"Pelaksanaan e-planing dan e-budgeting akan menjadi program Pemerintah Kepri dalam melaksaanakan kebijakan APBD dalam arah pembangunan lima tahun ke depan. Dan diharpakan, rencana tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kepri," sebutnya.

Selain itu, Nurdin juga menyatakan, sesuai dengan PP nomor 8 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintahan (SOTK), Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan perombakan pejabat struktural di lingkungan pemerintah dengan menerapakan mitokrasi dengan menempatkan SDM yang tepat pada posisi yang tepat.

"Penetapan jabatan SKPD akan dilakukan dengan sistim assessment dan tim seleksi yang melibatkan kalangan profesional dan akademisi," ujarnya.

Sementara menanggapi pandangan fraksi lainnya, mengenai program poros maritim dan menempatkan sektor maritim sebagai program unggulan, Nurdin juga menyatakan sangat setuju, agar program maritim sebagai program unggulan Kepri dapat lebih baik.

"Pembanguan poros maritim akan jadi jika dalam pelaksanaan pembangunan di Kepri, program kebijakan dalam menggali sektor maritim mendapat dukungan semua pihak, khsusnya DPRD," ujarnya.

Dengan masukan dan korekasi dari DPRD, Nurdin mengharapkan RPJMD Kepri 2016-2021 akan semakin baik dalam pelaksanaan pembangunan Kepri ke depan.

Editor: Udin