BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison Mtp, mengatakan tahun 2016 merupakan tahun prihatin bagi APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kepri. Selain disebabkan situasi ekonomi global dunia, penurunan harga dan lifting produksi minyak juga menjadi penyebab menurunnya penerimaan DBH Migas, yang merupakan salah satu harapakan Provinsi dan Kapaten/ Kota sebagai sumber pendapatan APBD di samping PAD.

"Karena selain PAD, salah satu yang menentukan besaran APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota itu adalah DBH. Dan hal ini sudah terjadi sejak Perubahaan APBD 2015 lalu," ujar Sardison, dalam diskusi Ngobrol Pagi (Ngopi) Bareng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Tanjungpinang, Jumat (29/7/2016).

Dalam penanganan defisit akibat berkurangnya pendapatan di APBD ini, pemerintah kata Sardison, telah melakukan sejumlah upaya, baik dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan pengeluaran dari APBD.

"Sehingga dari Rp3.056 triliun APBD Murni 2015 akan mengalami penurunan sebesar Rp2,9 triliun dalam perobahaan APBD," ujarnya.

Hal ini, juga berimbas pada target pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD dalam satu semester 2016. Dan dari 27 persen target pelaksanaan kegiatan hingga semester pertama 2016, hingga saat ini hanya tercapai 26.67 persen, yang dilaksanaka 44 SKPD di Pemerintah Provinsi Kepri.

"Memang ada minus 0,9 persen, tetapi secara fisik mengalami kenaikan dan bahkan lebih 41 persen dengan capaian 46,35 persen, atau di atas dari realisasi keuangan," ujarnya.

Akibat kondisi keuangan APBD yang terus mengalami defisit ini, tambah dia, akan terjadi perubahan struktur program serta rencana perubahan belanja yang tentunya juga berdampak pada perubahan target capaian kegiatan, yang tentunya akan dimulai pada September 2016, atau setelah perubahaan APBD 2016 ditetapkan.

"Dengan kondisi ini, September 2016 target dan capaian kegiatan akan direview dengan melakukan penyesuaian pada besaran dan jumlah kegiatan di perubahan APBD 2016," ujarnya.

Pemerintah tambah Sardison, juga sangat memahami, APBD merupakan stimulus pergerakan ekonomi di masayarakat dan atas dasar itu, pemerintah akan tetap berupaya agar kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat dari APBD seperti Pelayanan, Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan akan tetap dapat diadakan.

Data di Unit Layanan Pengadaan (ULP), dari Rp1,6 Triliun Belanja Langsung kegiatan di 44 SKPD di Kepri, hingga Juli 2016 ini, 170 paket kegiatan sudah dilaksanakan sampai pertengahan Juli 2016 yang tersebar di Dinas PU, Dinas Pendidikan serta SKPD lainnya.

Dari 170 paket kegiatan itu, total nominal keuangannya mencapai Rp254 miliar. Sebelumnya, total seluruh kegiatan yag ditargetkan pada semester pertama 2016 ada sekitar 420 paket dengan nilai Rp450 miliar. Hingga pada semester pertama ini masih ada sekitar 250 lagi yang belum dilelang.
 
"Harusnya, pada pertengahan Juni 2016 seluruh pelaksanaan kegiatan pekerjaan di APBD 2016, pelaksanaan lelangnya sudah selesai dilaksanakan. Namun kenyataan memang belum tercapai yang diakibatkan beban psikologis masing-masing SKPD atas adanya defisit serta kekhawatiran tidak tersedianya dana di Kas Daerah untuk membayar pihak ketiga," ujarnya.

Atas dasar itu, tambah dia, saat ini pemerintah dan seluruh SKPD di Kepri sepakat, agar tidak melakukan pelelangan atau pengumuman lelang pada seluruh kegiatan di SKPD, sampai kekuatan keuangan dalam perubahan APBD dapat diketahui.

"Hal itu kita sepakati hingga di tahun mendatang, pemerintah tidak lagi terutang pada pihak ketiga dan penghentian pelelangan kegiatan lelang itu ditindaklanjuti dengan surat ketetapan Plt.Sekda kepada seluruh SKPD, KPA dan PPK," jelasnya.

Dalam menghadapai kondisi defisit APBD ini, Pemerintah Provinsi Kepri dikatakan Sardison, juga telah mengambil langkah, mendorong seluruh kepala SKPD untuk dapat mencermati program prioritas yang perlu dilanjutkan di perubahan APBD 2016.

"Pejabat pengadaan di SKPD dan ULP, juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan PPK di masing-masing SKPD untuk tidak melanjutkan pelaksanan lelang pengadaan yang anggarannya cukup besar, tetapi diarahkan kepada kegiatan yang alokasi anggaranya kecil," sebutnya.

Selain itu, masing-masing SKPD yang telah melaksanakan kegiatan, yang sebenarnya dapat dilanjutkan sampai akhir tahun, kalau dianggap tidak terlalu prioritas dan tidak berpengaruh pada kinerja dan kelangsungan operasional unit, untuk dilakukan effisiensi dan dari penghematan ini akan mengurangi beban fiskal defisit APBD.

Editor: Udin