BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD ‎Provinsi Kepri kompak, suara bulat, menyatakan menolak pembahasan usulan PTLB (Penetapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala) Listrik Batam yang diajukan Gubernur. Alasannya, karena Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PTLB tersebut sebelumnya bermasalah dan cacat prosedural, karena tanpa persetujuan Dewan.

Ketua Komisi III DPRD Kepri Saproni mengatakan, setelah sebelumnya sempat dilakukan pembahasan, sejumlah anggota DPRD menyatakan menolak untuk melanjutkan pembahasan. Karena Pergub tentang Penetapan PTLB Listrik Batam, yang merupakan peralihan penetapan dari Wali Kota ke Gubernur berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak berdasarkan persetujuan DPRD Kepri.

"Ketika pembahasan kemarin, seluruh anggota menyatakan, mekanisme aturan penetapan PTLB sebelumnya menyalahi mekanisme, tidak melalui pembahasan dan persetujuan DPRD. Karena bermasalah dan tidak sesuai dengan mekanisme, kami juga takut melakukan pembahasan, karena akan berdampak hukum nantinya di kemudian hari," tutur Saproni kepada BATAMTODAY.COM, Senin (13/6/2016).

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu juga meminta, Pemerintah Provinsi Kepri agar segera menyelesiakan permasalahan Pergub yang dibuat terlebih dahulu. Setelah permasalahan Pergub selesai, selanjutnya pembahasan mengenai tarif sesuai dengan UU.

"Harusnya Pergub Nomor 38 tahun 2015 tentang Penetapan PTLB Listrik Batam sebelumnya, sebagaimana amanah UU dapat diselesiakan terlebih dahulu. Karena sebelumnya DPRD juga tidak pernah diajak dan diminta untuk menyetujui PTLB tersebut," lanjut Saproni.

Selain itu, DPRD Kepri juga mengaku sudah memanggil Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, untuk mempertanyakan kapan dan dimana Pergub tersebut dibuat dan disahakan. Namun, jawaban yang diperoleh DPRD dari Biro Hukum Provinsi Kepri juga tidak memuaskan.

"Atas dasar itu, kami meminta Pergub Nomor 38 Tahun 2015 itu dicabut, dan dibahas serta disahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengajuaan tarif sebagaimana yang diajukan Gubernur ke DPRD ini baru dapat dilakukan pembahsasan," jelasnya.

‎Di tempat terpisah, anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Rudi Chua, juga mengatakan, selain mengenai permasalahaan Pergub PTLB Listrik Batam sebelumya bermasalah, pihaknya juga meminta agar Perusahaan Bright PLN Batam menjabarkan dasar alasan permintaan kenaikan tarif itu. Serta, menjelaskan besaran cost recovery produksi dan dampak yang ditimbulkan apabila PTLB Listrik Batam ini tidak dinaikan.

"Selain masalah aturan PTLB yang sebelumnya bermasalah, kami juga meminta agar terbuka dan memberikan alasan yang logis, dalam operasional dan untung rugi dari PTLB‎ yang diajukan untuk dinaikan. Baca juga: Kalau Tarif Tidak Naik, Siap-siap Pemadaman Listrik Bergilir

Rudi menyatakan, DPRD sebagai wakil rakyat tidak mau hanya menerima argumentasi sepihak dari Bright Batam. Tetapi harus sesuai dengan fakta dan data hingga masyarakat luas juga dapat mengerti siatuasi dan kondisi Batam saat ini.

Sebelumnya, ‎Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun melalui usulan Brigth PLN Batam telah meminta penyesuian tarif PTLB Listrik Batam. Khususnya, pada Golongan Rumah Tangga. Usualan diajukan ke Gubernur Kepri, dan selanjutnya, Gubernur meminta usulan dan rekomendasi dari DPRD atas usulan penyesuaiaan PTLB tersebut.

"Intinya, kenaikan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) yang diwacanakan PT. Bright PLN Batam jangan sampai memberatkan beban ekonomi masyarakat. Namun hendaknya, dapat dibicarakan dan disesuaikan dengan angka yang logis serta rasional sesuai dengan kemampuaan masyarakat," ujar Nurdin.

Hingga saat ini, diakui Nurdin, proses pembahasan pengajuaan kenaikan PTLB sebagai mana yang dilakukan PT. Bright PLN Batam, saat ini masih dalam proses pembahasan, antara perusahaan PT. Bright PLN Batam dengan Dinas Pertambangan provinsi serta DPRD Kepri.

Editor: Dardani