BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah selama ini sering mengeluarkan statment tegas soal tarif parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjngpinang. Namun, semua statemen Lis itu dicuekin manajemen PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang. Mereka tetap akan menaikkan tarif parkir pelabuhan.

Pelindo berencana akan menaikkan tarif parkir kendaraan di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) per 1 Juni 2016 dengan estimasi, jam pertama untuk kendaraan roda dua Rp1500 dan jam selanjutnya Rp500 dan untuk kendaraan roda empat Rp2 ribu pada jam pertama dan Rp1000 untuk jam berikutnya.

Rencana itu pun tegas dilakukan oleh pihak Pelindo yang tujuannya untuk membenahi pelabuhan Sri Bintan Pura. Namun, meskipun rencana itu sudah di depan mata, Lis kembali mengeluarkan statemen tegas meminta Pelindo untuk tunda naikkan tarif parkir.

Hal tersebut disampaikan, Lis saat diwawancarai usai membuka Musda Partai Golongan Karya di Hotel CK, Tanjungpinang, Minggu (29/5/2016). Orang nomor satu di Tanjungpinang ini mengatakan, Pelindo belum pantas menaikkan tarif parkir di pelabuhan. Karena belum didukung dengan pelayanan dan fasilitas yang baik di pelabuhan.

Sementara tujuan Pelindo menaikkan tarif sebenarnya untuk mewujudkan apa yang diminta oleh Lis tersebut. "Pelindo jangan menaikkan dulu masalah tarif parkir, saya minta ditunda. Sudah sejak awal rencana itu saya tidak setuju," tegas Lis.

Penundaan tersebut, maksud Lis, perlu adanya pembahasan dan pembicaraan kepada pemerintah khususnya Tanjungpinang. Karena Pelindo mendirikan markas dan pelabuhan di atas tanah Negeri Gurindam. Lagian menurut Lis, apabila membicarakan masalah kenaikan pada retribusi juga harus dengan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

"Menurut saya belum ada pelayanan dan fasilitas yang baik terkait parkir di pelabuhan itu. Mau parkir mobil saja hingga sekarang masih susah. Jadi setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik yakni masyarakat, harus dibicarakan dulu," ujar Lis.

Terkait hal ini, masyarakat juga menjadi hilang kepercayaan terhadap pemerintah, karena tidak mampu mengontrol kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pelindo. Selain itu Pelindo juga disebut “tidak bermodal”, karena untuk memperbaiki fasilitas dan pelayanan di pelabuhan harus meminta sumbangan dari masyarakat melalui retribusi parkir.

“Kalau kami bilang pelabuhan itu punya kami, kami tidak bisa masuk seenaknya, harus bayar banyak karcis baru bisa masuk. Tapi untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang ada mintak uang sama masyarakat, sudah macam rentenir saja Pelindo, masyarakat bayar terus, mereka menikmati hasil, kalau kami salah sikit dimarah, disuruh keluar sama petugasnya,” ujar salah satu warga Tanjungpinang, Irawan, yang ditemui BATAMTODAY.COM Minggu (29/5/2016).

“Pemko harusnya bisa dong mengawal masalah ini, jangan pulak Pelindo seenaknya saja, mentang-mentang mereka mengelola pelabuhan, pak Lis masak tidak bisa tegas dengan Pelindo,” ujar warga Tanjungunggat, Iwan yang mengaku sering pulang-pergi Batam-Tanjungpinang lewat Pelabuhan SBP saat diwawancarai Minggu (29/5/2016).

Bahkan beberapa warga mengancam akan parkir sembarangan di pelabuhan SBP. Karena Pelindo dianggap tidak keluar modal sedikit pun untuk memperbaiki lahan parkir yang ada saat ini. Perbaikan yang dilakukan dinilai sangat sedikit sekali, itu dikarenakan menggunakan uang masyarakat yang baru terkumpul sedikit juga dari parkir dan pass pelabuhan.

“Mereka tidak keluar modal, saya akan ajak masyarakat Tanjungpinang lewat media sosial untuk parkir sembarangan, seenaknya saja, karena itu bangun menggunakan uang kita, mereka tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Uang dari pass pelabuhan dan parkir baru sedikit, makanya mereka baru bisa rperbaiki sedikit, kalau ditambah uang mereka, pasti bisa merenovasi banyak,” ujar Andi lagi.

Sementara itu, BATAMTODAY.COM sudah beberapa kali berusaha menghubungi pihak Pelindo, namun belum ada tanggapan.

Editor: Dardani