BATAMTODAY.COM, Batam - Kepri Corruption Watch (KCW) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri segera mengambilalih sejumlah kasus dugaan korupsi yang belum tuntas ditangani Kejari Batam. Pasalnya, ada beberapa kasus yang belum sampai ke meja hijau, bahkan tahap penyidikan.

Dewan Pembina KCW, Abdul Hamid, menyampaikan dalam catatan KCW ada beberapa kasus dugaan korupsi di Kejari Batam yang mandek. Padahal, kasus-kasus tersebut diduga berkaitan dengan pejabat-pejabat di Pemko Batam.

Sejumlah kasus yang dianggap penangannya belum tuntas dilakukan Kejari Batam, diantaranya dugaan korupsi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) wilayah Hinterland, Amdal Lalin, Retribusi Sampah, dana suap Disdik kepada anggota DPRD Batam periode 2009-2014 dan penyelewengan dana publikasi Humas Pemko Batam.

Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Anggaran Publikasi Humas Pemko Batam Bakal Diusut Kembali

"Penanganan kasus itu tak kunjung tuntas di Kejari Batam. Kejati Kepri harus turun tangan, jangan ada pembiaran," kata Abdul Hamid, Sabtu (28/5/2016) siang di Tanjungpinang.

Abdul Hamid berujar, tak hanya di Kota Batam, kasus-kasus korupsi yang mandek di semua Kejari tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri juga harus diambil alih Kejati Kepri.

"Kejati Kepri merupakan Kejati terbaik dalam penanganan kasus korupsi. Jangan sampai predikat terbaik itu ternodai karena kasus-kasus mandek, harus diusut tuntas," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batam Muhammad Iqbal, menyampaikan akan mengevaluasi kasus-kasus lama yang pernah ditangani Kejari Batam. Ia mengaku akan membuka file lama yang ditingalkan Kasi-Kasi sebelum dirinya ditugaskan di Kejari Batam.

"Kasus yang pernah ditangani, tetapi belum tuntas sampai ke penuntutan kami evaluasi kembali," kata Iqbal, kemarin di Kantor Kejari Batam.

Adapun kasus lama yang sedang dilakukan evaluasi, salah satunya mengenai anggara publikasi Humas Pemko Batam, yang diduga terjadi penyelewengan. Sejumlah pihak sudah pernah dipanggil Jaksa untuk dimintai keterangan, termasuk Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata, sekitar Januari 2014, lalu.

Terkait kasus itu, Iqbal mengaku akan mengkroscek perkembangannya kepada penyidik. Pasalnya, pada tahun 2014, ia belum bertugas di Kejari Batam. "Saya akan tanya ke penyidik sejauh mana perkembangan kasus itu," ujar dia.

Masih kata Iqbal, tak hanya soal anggaran publikasi Humas Pemko Batam, kasus dugaan korupsi linnya juga akan ditanya perkembangannya sama penyidik di Pidana Khusus. "Kami akan monitor dan evaluasi perkembangan kasus itu," tutupnya

Editor: Surya