Agung Mulyana Besok Mulai 'Ngantor' di Dompak
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 26-08-2015 | 16:12 WIB
agung-mulyawan--kepri.jpg
Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana, direncanakan akan tiba dan langsung berkantor di Kantor Gubernur Provinsi Kepri di Dompak mulai besok, Kamis (27/8/2015). 

Sekretaris Provinsi Kepri, Robert Iwan Loriaux mengatakan, awal pertama Penjabat Gubernur tiba di Tanjungpinang, pihaknya akan langsung melakukan persiapan pembahasan perubahan APBD 2015 untuk dibahas dalam Paripurna DPRD Kepri.

"Besok setelah sampai, rencananya Pak Penjabat Gubernur akan langsung memimpin rapat koordinasi persiapan pembahasan perubahan APBD untuk disampaikan dan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD," kata Robert, Rabu (26/8/2015) 

Agung Mulyana, lanjut Robert, akan langsung terbang dari Jakarta menuju Tanjungpinang, dan selanjutnya menuju Gedung Daerah terlebih dahulu sebelum ke Dompak.

Mengenai pembahasan APBDP 2015, Robert juga menyatakan draftnya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu dekat dapat langsung diserahkan ke DPRD Kepri. 

"Draft perubahan APBD 2015 saat ini sedang dirampungkan di Bappeda, dan besok finalisasi dengan Pak Penjabat Gubernur sebelum akhirnya kita ‎serahkan ke DPRD," sebutnya. 

Sementara Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, juga mengatakan sedang mempersiapkan pembahasan perubahan APBD 2015, melalaui Rapat Banmus dan pembahasan pra perubahan APBD. 

"Persiapannya sudah dilakukan, saat ini kita sedang melaksanakan pra pembahasan," kata Jumaga yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kepri Amir Hakim Siregar. 

Sebagaimana diketahui akibat Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat berkurang, APBD 2015 Provinsi Kepri akan mengalami defisit Rp 804 miliar. Dari Rp 3,250 triliun APBD Murni 2015 diproyeksikan akan kembali mengalami pengurangan pada APBD Perubahan 2015 yang akan dibahas pada Agustus 2015. 

Kepala Bappeda Kepri Naharudin mengatakan, terjadinya defisit APBD Kepri 2015, disebabkan ‎kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi penerimaan daerah di sektor DBH yang berimplikasi pada pengurangan alokasi APBD yang sebelumnya sudah disusun dan diproyeksikan. 

"Akibatnya, ‎ratusan program APBD murni yang sebelumnya sudah diproyeksikan dan disusun melalui Musrembang serta penyusunan bersama dengan DPRD menjadi terbengkalai," kata Naharudin, beberapa waktu lalu. 

Akibat defisit dana DBH ini, tambah Naharudin, APBD Perubahan 2015 Provinsi Kepri, yang akan dibahas bukan penambahan tetapi malah pengurangan, kendati sebenarnya penerimaan PAD pada lima sektor kewenangan Provinsi mengalami kenaikan dari Rp 700 miliar pada 2014 naik menjadi Rp 916 miliar.

"Dari Rp 3,250 triliun APBD murni Kepri 2015, akan dikurangi dengan defisit dana DBH yang tidak bisa dielakkan. Hal ini semakin diperparah dengan melesetnya proyeksi Silpa APBD 2014 dari yang sebelumnya diproyeksikan Rp 451 miliar ternyata setelah diaudit BPK yang ada tinggal Rp 88 miliar, sehingga ada kekurangan Rp 322 miiar," ujarnya. 

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Apresiasi Pengamanan Nataru, Andri Rizal Imbau Masyarakat Jaga Ketertiban

20-12-2024 | 19:24 WIB

Upah Minimum Kota Tanjungpinang 2025 Ditetapkan Rp 3,62 Juta

20-12-2024 | 18:04 WIB

TNI-Polri dan Stakeholder Siap Amankan Perayaan Nataru Kabupaten Karimun

20-12-2024 | 17:44 WIB