RDP dengan Komisi II DPR RI, Wagub Kepri Paparkan Tantangan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, memaparkan kondisi wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam forum tersebut, Nyanyang menegaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena memiliki posisi geografis yang strategis dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja.

Ia menjelaskan, secara geografis Kepulauan Riau memiliki 2.028 pulau, dengan 22 di antaranya berstatus sebagai pulau kecil terluar. Pulau-pulau tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Karimun, serta Kota Batam, dan memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Namun demikian, Nyanyang mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan Kepulauan Riau masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Tantangan tersebut meliputi maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal nelayan asing, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas transportasi laut dan udara, serta minimnya akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan telekomunikasi.

"Luasnya wilayah laut Kepulauan Riau menjadi tantangan besar dalam pengawasan perbatasan. Dalam beberapa tahun terakhir, masih ditemukan kapal nelayan asing yang melanggar wilayah perairan Kepri," ujar Nyanyang.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain pembangunan pelabuhan dan dermaga apung, peningkatan layanan listrik dan telekomunikasi, penyediaan ambulans laut, pelaksanaan program beasiswa pendidikan, serta pemberian bantuan transportasi bagi masyarakat kepulauan.

Dalam kesempatan itu, Nyanyang juga meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait penguatan konektivitas wilayah perbatasan melalui program Tol Laut, penambahan armada kapal, serta pemberian subsidi dan peningkatan frekuensi penerbangan perintis pada rute Batam-Natuna dan Batam-Anambas.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat terus ditingkatkan guna mempercepat pembangunan wilayah perbatasan sekaligus memperkokoh kedaulatan NKRI di Provinsi Kepulauan Riau. "RDP ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan," tutupnya.

Editor: Gokli

---