Komisi IX DPR RI Apresiasi Peningkatan Harapan Hidup Kota Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (28/2/2024). Rombongan Komisi IX DPR RI tiba di Bandara RHF Tanjungpinang pukul 11.00 WIB, menggunakan pesawat Batik Air dari Jakarta.

Setibanya di Tanjungpinang, Rombongan Komisi IX DPR RI ini disambut Pj Walikota Tanjungpinang beserta OPD Tanjungpinang.

Selain Komisi IX DPR RI, juga terdapat Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Plt Direktur Advokat dan hubungan antar lembaga BKKBN RI, Kepala Pusat Data dan Informasi BP2MI Pusat, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau dan Deputi Sekretariat Badan BPJS Ketenagakerjaan.

Dilanjutkan rapat kerja oleh Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj Kurniasih Mufidayati mengapresiasi peningkatan angka harapan hidup serta penurunan angka Stunting dari 18 persen ke 15 persen.

"Di 2024 kita menargetkan secara nasional 14 persen, mudah-mudahan bisa meng-endors untuk target nasional ke 14 persen karena tinggal sedikit lagi mencapai target nasional," jelasnya.

Pada rapat tersebut juga membahas terkait sarana peralatan fasyankes kebutuhan rumah sakit yang harus dilengkapi. Karena ia terus mendorong supaya mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan alat rumah sakit.

"Karena kami ikut bertanggungjawab terhadap pemenuhan semua kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit khususnya di kota kota kecil," kata Kurniasih.

Sementara itu Pj Walikota Tanjungpinang Hasan menyampaikan Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan dan tenaga kerja PMI (Pekerja Migran Indonesia).

"Secara geografis Tanjungpinang sebagai daerah kepulauan tentu kita terkendala keberadaan APBD kita tidak terlalu besar, kita berharap dari Komisi IX DPR RI usulan Alkes kita semoga bisa tercover," ungkap Hasan.

Berbicara mengenai kesehatan, Hasan menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan bagi pekerja rentan, THL, Nelayan, RT RW telah tercover Pemerintah.

"Dengan tercover ini tapi itu ditanggung APBD, dengan kemampuan APBD kita kuncinya bagaimana meningkatkan PAD," jelas Hasan.

Terkait Alkes yang disampaikan Komisi IX DPR RI, Hasan melanjutkan ingin melakukan komunikasi yang bagus dengan pihak Kementerian Kesehatan sehingga rumah sakit maupun pelayanan kesehatan dapat tercover dengan Alat kesehatan.

"Memang pada APBD kita sudah ada beberapa penambahan namun hanya diperuntukkan bagi penyakit tertentu, mudah-mudahan dengan kunjungan Komisi IX DPR RI ini agar mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi," pungkasnya.

Editor: Yudha

---