JPKP Apresiasi Kegiatan Wako Tanjungpinang, Tapi Itu Bukan Prestasi

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Banyaknya program dan kegiatan Walikota Tanjungpinang Rahma, dalam membangun Kota Tanjungpinang selama 6 bulan terakhir, diapresiasi Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Tanjungpinang.

Namun, itu bukanlah prestasi, akan tetapi itu adalah program dan kegiatan yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya.

"Apa yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang selama enam bulan ini, kita sangat mengapresiasi, akan tetapi itu bukanlah suatu prestasi, tapi merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya," ujar Ketua JPKP Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi, Kamis (29/04/21) di ruang kerjanya.

Terkait dengan penghargaan yang diperoleh oleh Walikota Tanjungpinang maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang, jangan dijadikan suatu kebanggan, karena itu merupakan batu loncatan agar melakukan perbaikan ke depannya.

"Penghargaan itu jangan dijadikan sebagai kebanggaan, tapi jadikan untuk introspeksi diri, apakah penghargaan tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil yang sebenarnya di lapangan," lanjut Adi.

Pemko Tanjungpinang masih harus banyak berbenah dalam masalah birokrasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam struktur pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat pada jabatan fungsional dan eselon yang ada di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Walikota Rahma masih belum bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti masih dijadikannya jabatan PLT di Dinas PUPR selama satu tahun lebih, dan pejabat tersebut bukanlah yang ahli di bidangnya dan ada di beberapa dinas lainnya masih ada pejabat yang menjabat sebagai Plt. Kemudian permasalahan dugaan kesalahan pembukaan rekening di RSUD Tanjungpinang yang tidak sesuai aturan, serta pemakaian dana deviden 1 miliar sebagai tambahan modal tanpa prosedur," ungkap Adi lagi.

Selain itu, terkait pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi semua ASN di Pemko Tanjungpinang juga disorot JPKP. Di mana banyak ASN yang mengeluh, hal tersebut diduga tanpa ada alasan yang jelas dari pemerintah.

"Ada ASN yang mengadu bahwa TKD-nya dipotong berkisar 1-2 juta dan ada yang TKD dinaikkan, tapi tidak dipotong, ini ada indikasi pilih kasih, sehingga kok ada yang dinaikan tanpa dipotong ada yang tidak dinaikan malah dilakukan pemotongan, jika ASN itu dalam penilaian diatas 90, memang TKD-nya tidak dipotong akan tetapi ada ASN yang nilainya lebih dari 90 malah ikut dipotong, hal ini Pemko harus bisa menjelaskannya," paparnya.

Adi juga mengatakan, "seharusnya Pemko Tanjungpinang dalam melaksanakan kegiatan, bukan sekedar melaksanakan saja, tapi harus melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut, harus memiliki ending yang baik dengan suatu keberhasilan, bukan bersifat insidentil yang hanya bertujuan untuk pencitraan saja," pungkasnya.

Editor: Dardani

---