Jadi Garda Terdepan Perbatasan

Kepri Harus Mampu Menjaga dan Manfaatkan Potensi Sumber Daya Alam

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan Provinsi Kepulauan Riau sebagai garda terdepan NKRI di bagian Barat, harus mampu memanfaatkan dan mengelola Sumber daya Alam (SDA) yang dimiliki, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepri sebagai daerah yang memiliki sejumlah daerah perbatasan, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, jika dikelola dengan maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

"Dengan melimpahnya sumber daya alam baik perikanan dan energi yang ada di sejumlah titik di Kepri, harus dapat dikelola dan dijaga dengan baik untuk pembangunan dan kesejahteraan Kepri," ujar Nurdin, saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Ballroom Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (2/5/2019).

Perwujudan tersebut, menurut Nurdin, tidak serta merta dapat berjalan dengan mudah, banyaknya negara tetangga yang mungkin akan terjadi gesekan-gesekan yang akan menyebabkan terhambatnya pembangunan tentu menjadi buah pikiran bersama untuk diselesaikan.

"Langkah konkret harus kita upayakan untuk menciptakan stabilitas keamanan di daerah perbatasan serta tentunya dapat mengelola potensi yang dimiliki dengan baik dan lancar," lanjut Nurdin.

Dengan Rakor ini, Nurdin berharap, akan menghasilkan formula-formula terbaik dalam upaya mewujudkan sinergitas semua pihak dalam pembangunan daerah perbatasan. "Selain itu, kita juga harus membangun komunikasi agar formulasi yang didapat dapat diteruskan ke Pemerintah Pusat hingga jadi kolaborasi dan dukungan aktif semua pihak baik instansi vertikal maupun horizontal," pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Pengelola Perbatasan Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepri, Roslan melaporkan, pelaksanaan Rakor dilakukan dalam rangka mengingkatkan pembangunan daerah perbatasan serta mensinkronisasikan data yang didapat dari OPD teknis terkait yang kemudian akan menjadi usulan yang dimuat ke dalam rencana aksi.

"Rakor dalam upaya untuk mendukung penuh pembangunan kawasan perbatasan dalam menciptakan persiapan yang matang," ujar Roslan.

Roslan melanjutkan, tujuan dan maksud dari pelaksanaan Rakor antara lain mendapat data usulan pembangunan wilayah perbatasan yang kemudian dijadikan rencana aksi, lalu bertujuan untuk menciptakan sinergitas dan kesesuaian program yang kemudian akan diperpanjang ke Pemerintah Pusat untuk memaksimalkan peluang mendapat DAK lebih besar dengan usulan-usulan pembangunan yang terbaik.

Rakor sendiri diikuti oleh peserta sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan dari Dinas terkait dan daerah-daerah Kepri yang berada di Perbatasan seperti Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan mengundang Narasumber yakni Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan, Kementerian PPN/Bappenas RI, Velix Vernando dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra; Sekdakab Karimun, M Firmansyah; Kepala Biro Perekonomian, Heri Andrianto; Kepala Biro Pembangunan, Aries Fhariandi; Tokoh Masyarakat, beserta tamu undangan lainnya.

Editor: Gokli

---