Pemprov Kepri Minta Rasio Kerja Pendamping Desa Diperkecil

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau berpendapat rasio kerja para pendamping desa terlalu luas sehingga perlu direvisi oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Kepri, Sardison, mengusulkan wilayah kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) diperkecil agar berjalan efektif dan membuahkan hasil yang optimal.

Ia mengatakan, seorang PLD di Kepri sampai sekarang bertugas pada 3-5 desa, sementara kondisi desa di Kepri kebanyakan berada di pulau-pulau. Karakteristik desa di Kepri itu tidak memungkinkan mereka bekerja secara optimal. Sementara mereka dibutuhkan oleh aparatur desa.

Sebagai contoh, seorang PLD harus membina atau memfasilitasi satu desa yang wilayah administratifnya dalam dua pulau. Kondisi membuat PLD kesulitan melaksanakan tugasnya, di samping harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar.

"Ada satu desa yang wilayahnya mencapai dua pulau. Kondisi ini yang tidak memungkinkan target kerja PLD tercapai," katanya.

Sardison mengemukakan Kepri memiliki 62 orang PLD. Sementara jumlah pulau di-5 kabupaten di Kepri mencapai 275 pulau. PLD tidak mungkin dapat bekerja efektif dan optimal bila harus memfasilitasi dan membina lebih dari 2 desa dengan kondisi Kepri yang terdiri dari pulau-pulau.

"Bagaimana mungkin dalam sehari mereka bisa 'melompat' ke pulau satu dan pulau lainnya. Tentu ini membutuhkan energi yang besar, selain harus melewati ombak yang besar," ucapnya.

Karena itu, Sardison mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat kebijakan khusus untuk Kepri. Menurut dia, seorang PLD di Kepri hanya mampu menangani dua desa.

"Dengan kondisi geografis Kepri seperti ini, tentu tantangan jauh lebih berat dibanding desa yang berada pada satu daratan. Dua desa sudah maksimal ditangani oleh PLD," katanya.

Selain persoalan itu, ia mengatakan Kepri kekurangan PLD yang berlatar pendidikan sarjana teknik sipil untuk membangun desa. Saat ini, jumlah sarjana teknik sipil yang menjadi pendamping desa masih langka.

"Ada yang ikut seleksi sebagai pendamping desa, namun gagal. Kami minta ada jalur khusus yang diberikan agar mereka dapat menjadi tenaga pendampingi," katanya.

Sumber: Diskominfo Kepri
Editor: Yudha

---