Pemprov Dinilai Tak Mampu Lobi Pusat Tingkatkan PAD Bidang Kemaritiman
Oleh : Ismail
Sabtu | 11-08-2018 | 15:52 WIB
Asep-Nurdin.jpg
Anggota DPRD Kepri Asep Nurdin. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Hingga kini, potensi kekayaan kemaritiman yang dimiliki wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Provinsi Kepri dinilai belum dapat memanfaatkan kekayaaan tersebut digali sehingga menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Kepri Asep Nurdin meminta, Pemprov Kepri untuk terus mendesak dan melobi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Kemaritiman agar memberikan ruang lebih besar ke Provinsi dalam mengelola potensi kemaritimannya sendiri.

Menurutnya, wilayah lautan yang dimiliki Kepri mencapai 96 persen. Namun, dalam pengelolaan potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal, karena terkendala dan terbentur kebijakan pusat.

"Potensi kelautan kita ini begitu besar, namuan terkendala kebijakan pusat, sehingga kita tidak bisa menggarap secara maksimal dan tentunya merugikan Kepri," katanya, Sabtu (11/8/2018).

Ia mengatakan, seharusnya Pemprov Kepri lebih serius dan mendesak Pemerintah pusat agar memberikan keleluasan kepada Kepri dalam mengelola sendiri potensi lautnya tersebut.

Karena, selama ini apa yang ditargetkan oleh Pemprov Kepri khususnya Dinas Perhungan sebagai PAD masih jauh dari harapan. Alih-alih memberikan PAD sesuai dengan target, malah pemasukan dari pengelolaaan labuh jangkar seperti yang ditargetkan tidak dapat diambil.

"Sampai saat ini tak ada sedikit pun pemasukan ke kas daerah dari labuh jangkar itu. Sebab, Pemprov masih belum bisa menggarap potensi labuh jangkar itu, karena masih terkendala kebijakan yang ada masih merugikan Kepri," bebernya.

Anggota DPRD Dapil Bintan-Lingga ini jyga menambahkan, bila tidak desak pemerintah pusat, maka Kepri akan terus gigit jari dalam pengelolaan keluatan atau kemaritiman ini. Padahal, Kepri yang memiliki wilayah atau lautan itu.

"Kami minta Pemprov Kepri, agar melakukan lobi-lobi lebih intens ke pusat, sehingga kebijakan itu akan berpihak kepada kita dalam pengelolaan kemaritiman itu," tegasnya lagi.

Editor: Yudha