Kasus Gratifikasi dan Penurunan Pangkat Sekda Cederai Wibawa Pemprov Kepri
Oleh : Ismail
Rabu | 25-07-2018 | 15:16 WIB
husnizar_hood11.jpg
Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri merasa prihatin dengan kasus gratifikasi yang menimpa Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah. Apalagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memutuskan sanksi terhadap yang bersangkutan berupa penurunan pangkat.

Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood menyampaikan, kendati sanksi yang diterima Arif tidak berpengaruh pada jabatan Sekda yang diemban saat ini. Namun, dengan adanya kasus tersebut maka akan sangat memengaruhi wibawa Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar Gubernur lebih memikirkan dampak atas kasus tersebut. Dimana, kasus gratifikasi yang dilakukan Sekda ini akan menjadi perhatian publik.

"Sanksi memang ringan yang diterima Sekda atas kasus itu, dan tidak ada dampak dari posisi jabatan Arif saat ini. Tetapi, pasti ada dampaknya yang harus diterima oleh semua pihak di pemerintahan ini atas rekam jejak sekda ini," katanya, Rabu (25/7/2018).

Kendati demikian, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, tetap menghargai segala keputusan yang dibuat oleh Gubernur. Baik berbentuk pergantian figur Sekda atau tidak, yang memutuskan dan menggunakannya berada di tangan Gubernur.

"Kami tidak menyarankan, agar ada pergantian jabatan Sekda itu. Namun, Gubernur harus tau bahwa Sekda itu merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan ini. Bila jejak suatu pejabatnya ada yang cela, tentunya berimbas juga pada Gubernurnya," ungkapnya.

Ditambahkannya, buntut masalah yang dihadapi Sekda ini juga berimbas juga terhadap pembahasan APBD Perubahan 2018 yang molor. Padaha, pembahasannya sudah dilaksanakan sudah tiga kali.

"Ya kita takutnya akan berimbas dan merembet ke yang lainnya dalam kinerja ini. Intinya keputusan ada ditangan gubernur. Namun kami akan tetap memantau, jangan sampai kinerja pemerinatahan menurun yang dapat merugikan masyarakat," katanya.

Editor: Yudha