Terima Kunjungan Dirjen PHPL Kementerian LHK

Cerita Destinasi Hutan Wisata, Nurdin Lupa Telah Keluarkan Izin Pembabatan Hutan di Jemaja
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 05-12-2017 | 11:27 WIB
Nurdin-temu-Kemen-LHK.jpg
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat menjamu Dirjen PHPL Kementerian LHK RI. (Istimewa)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Gubernur Nurdin Basirun mengatkan Kepri sangat cocok untuk wisata alam, di samping wisata bahari yang menjadi andalan. Meski memiliki lautan yang luas, namun Kepri punya beberapa hutan yang masih asri belum tersentuh oleh aktivitas kegiatan manusia.

"Wilayah Kepri ini terdiri dari 96 persen lautan, tetapi terdiri dari 2.408 buah pulau. Dari ribuan pulau tersebut masih banyak terdapat hutan-hutan yang belum tersentuh serta masih alami yang bisa dijadikan sebagai hutan wisata," ujar Nurdin saat menerima Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ida Bagus Putra Parthama di Ruang Kerja Kantor Gubernur Kepri Dompak, Tanjungpinang, Senin (04/12/2017).

Anehnya, pernyataan Gubernur Nurdin Basirun ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Disaat Nurdin mengumbar dukungan pelestariaan lingkunga hutan mejadi destinasi wisata kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK, justru dia lupa telah mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPK) PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang sangat ditentang masyarakat Jemaja, atas pembabatan hutan di kawasan tersebut.

Kepada Dirjen Kementerian LHK ini, dengan bangga Nurdin juga menceritakan pengalamanya berkunjung dan melihat potensi wisata di Pulau Bawah Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Di Anambas, selain lautnya sangat jernih, hutannya juga masih sangat asri dengan banyak pohon yang memiliki diameter besar," Kata Nurdin.

Pohon tersebut kata Nurdin, tidak ditebang oleh masyarakat dan perusahaan swasta yang mengelola wisata di sana karena mereka sadar keadaan hutan yang alami merupakan aset bagi wisata alam yang nilai ekonomisnya berkelanjutan.

Nurdin yakin dibandingkan dengan industri lainnya, khususnya pertambangan, pariwisata kedepannya akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pendapatan daerah. Apalagi pariwisata merupakan usaha yang berkelanjutan dan tidak memberikan efek negatif dikemudian hari dibandingkan efek pertambangan yang tidak baik bagi lingkungan.

"Saya yakin sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah dibandingkan dengan usaha pertambangan khususnya bauksit yang kami nilai memberikan kontribusi yang sedikit namun efek kerusakan yang cukup besar bagi lingkungan," ungkapnya.

Perihal pengajuan pengelolaan kawasan hutan di Batam, Bintan, Karimun dan Anambas menjadi objek wisata alam oleh beberapa perusahaan kepada Gubernur untuk persetujuan, Nurdin menyatakan agar mempelajarinya dan akan menyetujuinya jika perusahaan tersebut memenuhi kualifikasi.

"Saya akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang berminat mengelola wisata alam berbasis hutan jika mereka mamenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan," tegasnya.

Paling penting, kata mantan Bupati Karimun ini, wisata nantinya memberikan kontribusi bukan hanya berupa pendapatan untuk pemerintah, namun juga diharapkan masyarakat sekitar merasakan manfaat dengan kehadiran wisata di sekitar lingkungannya.

Dirjen PHLP Kementerian LHK, Ida Bagus Putra Parthama dalam kesempatn itu mengajak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengembangkan pariwisata alam di kawasan hutan atau pariwisata berbasis kawasan hutan.

Kementerian LHK, tambah Ida, sangat mendukung agar hutan khususnya yang ada Kepri dikelola menjadi tempat wisata. "Kami sangat mendukung industri pariwisata berbasis kawasan hutan khususnya di Kepulauan Riau. Kementerian juga saat ini sedang membuat desain tapak untuk hutan yang bisa dijadikan objek wisata," ujarnya.

Industri wisata alam, ujar Ida, sangat menjanjikan karena trend wisata saat ini telah berubah, wisatawan lebih cenderung suka kepada wisata alam.

Editor: Gokli