Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Hj. Rahma akhirnya secara resmi dilantik Gubernur Kepri H. Isdianto jadi Wali Kota Tanjungpinang definitif untuk sisa masa jabatan 2018-2023, menggantikan almarhum H. Syahrul, yang berhalangan tetap menjalankan tugas karena wafat April yang lalu.

Pelantikan Wali Kota Tanjungpinang ini dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (21/9/2020), dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Seluruh kalangan yang terlibat dalam kegiatan ini diwajibkan melakukan rapid test dengan hasil non reaktif.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Satresnarkoba Polres Tanjungpinang berhasil mengungkap kasus peredaran sabu yang dilakoni seorang oknum ASN dan honorer Pemprov Kepri. Dua oknum pegawai itu berhasil ditangkap bersama barang bukti belasan paket sabu, bong, timbangan digital dan plastik bening.

Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang, AKP AKP Ronny B mengatakan, kedua pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Tanjungping, guna pemeriksaan, penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

BATAMTODAY.COM, Karimun - Dinas Kesehatan menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan se-Kabupaten Karimun.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta UMKM dari Kecamatan Karimun, Tebing, Meral, Meral Barat dan Buru dibuka asisten bidang perekonomian dan pembangunan Pemkab Karimun, Drs Hurnaini, Senin (21/9/2020) di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Warga Kota Tanjungpinang, yang tidak mengenakan masker akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 bila sanksi administrasi tidak dihiraukan.

Sekda Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syarafi mengatakan, denda Rp 50.000 sebagai upaya mendorong seluruh elemen masyarakat menaati protokol kesehatan, terutama saat berinteraksi.

BATAMTODAY. COM, Tanjungpinang - Pengamat politik UMRAH Suryadi mendesak pemerintah dan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020, akibat peingkatan kasus Covid-19 yang makin mengkwatirkan.

Menurut Suryadi, usulan penundaan Pilkada adalah hal yang realitis sehingga perlu dikaji pemerintah dan KPU.