DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2019 kategori Lembaga Terpopuler di Media Tahun 2018. Ajang tahunan yang diselenggarakan PR Indonesia di Hotel Trans Studio Bandung, Kamis malam (28/3/2019) merupakan salah satu penghargaan paling komprehensif di bidang kehumasan se-Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Medan - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Prof. Darmayanti Lubis mengatakan tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu kebijakan, banyak permasalahan perempuan dan anak yang tidak teratasi.

BATAMTODAY.COM, Batam - Senator Muhammad Nabil mengatakan, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, berasal dari bhinna dan ika dan tunggal dan ika
yang artinya 'berbeda-beda itu satu itu'.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPD RI/MPR RI dapil Provinsi Kepulauan Riau, Djasarmen Purba kembali menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Dewan Pengurus dan anggota Asosiasi Pekerja Scaffolding Kota Batam, Selasa (19/3/2019).

BATAMTODAY.COM, Sematang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengapresiasi dan menghargai program optimalisasi Danau Rawa Pening yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat. Untuk itu, DPD RI harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keberadaan Kelurahan secara Yuridis formal diakui di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah dan PP Tahun 2018 tentang Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut Kelurahan merupakan sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, perlakuan kepada Batam sebagai wilayah FTZ (Free Trade Zone) atau Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas tidak secara konsekuen dilaksanakan oleh pemerintah pusat.