DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wacana agar Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. Melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/03/2021), senator muda asal Bengkulu yang memiliki darah Minang itu menanggapinya dengan sukacita.

"Saya kira Sumbar layak menjadi daerah istimewa. Dan dalam perjalanan bangsa Indonesia, baik pada masa pra kemerdekaan ataupun pasca proklamir kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sumbar memiliki peran strategis dalam perjalanan kehidupan diruang kebangsaan serta kenegaraan kita. Bahkan, wilayah Bukit Tinggi, Sumatera Barat pernah menjadi ibukota pemerintahan darurat RI," tuturnya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Terkait dengan kebijakan afirmasi Kapolri tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua), DPD-RI asal Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan apresiasinya.

Menurut Filep, kebijakan tersebut merupakan angin segar bagi pemuda pemudi di Papua. Apalagi penetapan dilakukan secara besar-besaran dilingkungan Polda Papua maupun Papua Barat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap perayaan Hari Raya Nyepi bisa dijadikan momen untuk menemukan makna kehidupan. LaNyalla tak lupa menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Permasalahan sengketa lahan antara warga, pemerintah Desa dan Kecamatan, serta perusahaan di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu menyita perhatian publik. Bahkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim dan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin ikut bicara.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap proyek pembangunan dua bendungan di Lampung dan Jawa Tengah bisa rampung tahun ini. Menurut LaNyalla, bendungan-bendungan tersebut akan membantu penyediaan air baku untuk masyaraka

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI dari Papua Filep Wamafma menilai amandemen undang undang (UU) otonomi khusus (otsus) di provinsi Papua dan Papua Barat belum menyentuh substansi yang diharapkan.

"Ada dua pasal yang menjadi agenda amandemen itu belum menyentuh substansi yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan Pemerintah daerah," kata Filep saat pada Jum'at (12/3/2021).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Revisi UU Pemilu ditarik dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Dimana sejak selesainya Pemilu 2019, UU Pemilu ini sering dibahas dan menuai kontroversi.

Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI Badikenita Putri Sitepu melihat UU Pemilu belum terlalu urgen untuk direvisi. Oleh karena itu DPD RI juga sepakat penarikannya dari daftar Prolegnas prioritas 2021.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dengan mengesampingkan lampiran yang dicabut Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras), Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dinilai bisa membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih untung.