DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid, meminta perhatian serius dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) terkait belum optimalnya sinkronisasi kebijakan perumahan antara pusat dan daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah Tahun 2025, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyerahkan satu ekor sapi kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Mohammad Iqbal dilanjutkan dengan penyembelihan hewan yang dikurbankan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Mohammad Iqbal melantik 164 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) tahap II di Lobi Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan atas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Komite III DPD RI melakukan pemantauan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Delegasi ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Prof. Dailami Firdaus.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Rumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola dan pembangunan desa, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran DPD RI) menggelar sarasehan dengan tema 'Peran DPD RI dalam Harmonisasi, Aspirasi, Tata Kelola, dan Pembangunan Desa untuk Mewujudkan Otonomi Desa yang Akuntabel dan Berkelanjutan dalam Kerangka RPJMN 2025-2029', di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (28/5/2025).

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta kepastian dari pemerintah terkait kebijakan jeda (moratorium) pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Abraham mempertanyakan sampai kapan kebijakan moratorium diberlakukan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pada Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang IV, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menetapkan lima keputusan penting yang mencakup hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, pandangan dan pendapat, serta rekomendasi DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI menentang keras tindakan premanisme yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena dinilai meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia.